Manado, BeritaManado.com — Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Pilgub Sulut) 2024 makin mencekam setelah jejak digital para bakal calon gubernur Sulut berseliweran di sosial media.
Perang narasi pun kian tak terhindarkan di tengah keterbukaan informasi publik saat ini.
Dosa-dosa lama para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulut itu pun mondar, mandir di sosial media dan dijadikan sebagai senjata perang narasi untuk menjatuhkan bakal calon.
Terpantau BeritaManado.com bakal calon gubernur Elly Engelbert Lasut (E2L) dari partai Demokrat dan bakal calon gubernur Steven Kandouw dari PDIP paling mencuat dan menjadi sasaran perbincangan publik di grup-grup sosial media.
Tak hanya sampai pada dosa-dosa lama, perang narasi pun kekinian telah menyasar bakal calon gubernur Yulius Selvanus Komaling pasca pemecatan sejumlah kader partai Gerindra Sulut.
Sebut saja, dosa yang dimaksud meliputi tindakan, perilaku serta ucapan-ucapan para bakal calon yang dinilai menyakiti hati masyarakat.
Mungkin kah perang narasi dengan mengungkap dosa lama para bakal calon gubernur Sulut tersebut adalah bagian dari keterbukaan informasi publik, ataukah merupakan tanda-tanda kehancuran etika politik di Sulut?
Dikutip dari berbagai sumber terpercaya, etika politik dan keterbukaan informasi publik sesungguhnya adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat.
Meski begitu, terdapat beberapa perbedaan dan tantangan dalam menerapkan kedua prinsip ini secara bersamaan.
Etika politik mengacu pada seperangkat norma dan standar yang mengatur perilaku aktor politik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tindakan politik dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Prinsip Utama Etika Politik
- Transparansi
Aktor politik harus terbuka dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. - Akuntabilitas
Bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil. - Keadilan
Bertindak adil tanpa memihak atau diskriminasi. - Integritas
Menjaga kejujuran dan tidak terlibat dalam korupsi atau tindakan tidak etis lainnya.
Sementara, Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh badan publik tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.
Ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Prinsip Utama Keterbukaan Informasi Publik
- Hak Akses
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. - Proaktif
Badan publik harus secara proaktif menyediakan informasi yang relevan. - Transparansi
Informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan harus terbuka untuk umum. - Akuntabilitas
Informasi publik membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban jika ada penyimpangan.
Dengan demikian, etika politik versus keterbukaan informasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:
Tujuan dan Fokus
- Etika Politik
Berfokus pada perilaku individu dan kolektif aktor politik dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas. - Keterbukaan Informasi Publik
Berfokus pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan dari badan publik.
Implementasi
- Etika Politik
Mengandalkan kesadaran moral dan profesionalisme aktor politik yang dapat dipengaruhi oleh kode etik internal partai atau lembaga. - Keterbukaan Informasi Publik
Diatur oleh undang-undang seperti undang-undang nomor 14 Tahun 2008 di Indonesia, yang memberikan kerangka hukum bagi akses informasi publik.
Tantangan
- Etika Politik
Tantangan utama adalah budaya politik yang mungkin tidak selalu mendukung integritas dan transparansi.
Korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan bisa menjadi hambatan. - Keterbukaan Informasi Publik
Tantangan termasuk resistensi dari badan publik untuk membuka informasi, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi publik.
Hubungan dan Sinergi
- Kolaborasi
Keterbukaan informasi publik dapat mendukung etika politik dengan memberikan alat bagi masyarakat dan media untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja aktor politik.
Sebaliknya, etika politik yang kuat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dengan lebih baik. - Pengawasan Publik
Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah para pemimpin politik bertindak sesuai dengan etika politik.
Ini menciptakan lingkungan di mana transparansi dan akuntabilitas dapat tumbuh.
Meskipun memiliki fokus dan metode implementasi yang berbeda, keduanya saling melengkapi dan bersama-sama dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat demokrasi.
Keterbukaan informasi membantu memonitor penerapan etika politik, sementara etika politik mendorong penerapan keterbukaan informasi secara lebih konsisten dan efektif.
(Erdysep Dirangga)
