Tahuna – Satu lagi program penguatan ekonomi nelayan yang siap. diluncurkan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sangihe, yakni kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).
Kepala DKP Sangihe, Ir Feliks Geghaube ketika ditemui menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mempersiapan program yang dananya bersumber dari Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP2K), diantaranya persiapan lokasi kampung serta kelompok nelayan yang bakal menjadi penerima bantuan. Mengingat kegiatannya bersentuhan langsung dengan warga pulau, pihaknya kata Geghaube telah mengarahkan
kegiatannya ke wilayah kecamatan perbatasan, yakni pulau Marore, Kawio dan Matutuang.
Dikatakannya, kegiatan yang akan diawali dengan agenda sosialisasi
tersebut, tidak hanya melibatkan DKP selaku leading sektor, namun
turut melibatkan instansi lainnya, seperti, Bapeda, Dinas Kesehatan,
Badan Pengelolaan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat serta Badan Pengelola Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar.
”Jadi ada sekitar 9 SKPD yang terlibat dalam kegiatan ini dan DKP adalah leading sektornya,”kata Geghaube.
Disentil kegiatan apa saja yang akan diimplementasikan nanti, menurut Geghaube harus disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) dengan menu
yang telah ditetapkan, masing-masing, kelembagaan, usaha, sarana, produksi serta pencegahan dini tsunami dengan tetap mengacu pada aspirasi kelompok nelayan.(gun)
Tahuna – Satu lagi program penguatan ekonomi nelayan yang siap. diluncurkan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sangihe, yakni kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).
Kepala DKP Sangihe, Ir Feliks Geghaube ketika ditemui menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mempersiapan program yang dananya bersumber dari Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP2K), diantaranya persiapan lokasi kampung serta kelompok nelayan yang bakal menjadi penerima bantuan. Mengingat kegiatannya bersentuhan langsung dengan warga pulau, pihaknya kata Geghaube telah mengarahkan
kegiatannya ke wilayah kecamatan perbatasan, yakni pulau Marore, Kawio dan Matutuang.
Dikatakannya, kegiatan yang akan diawali dengan agenda sosialisasi
tersebut, tidak hanya melibatkan DKP selaku leading sektor, namun
turut melibatkan instansi lainnya, seperti, Bapeda, Dinas Kesehatan,
Badan Pengelolaan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat serta Badan Pengelola Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar.
”Jadi ada sekitar 9 SKPD yang terlibat dalam kegiatan ini dan DKP adalah leading sektornya,”kata Geghaube.
Disentil kegiatan apa saja yang akan diimplementasikan nanti, menurut Geghaube harus disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) dengan menu
yang telah ditetapkan, masing-masing, kelembagaan, usaha, sarana, produksi serta pencegahan dini tsunami dengan tetap mengacu pada aspirasi kelompok nelayan.(gun)