Manado – Anggaran dana triwulan I yang disalurkan melalui Humas Pemerintah Kota Manado tidak jelas peruntukannya. Pasalnya, dana berjumlah Rp 203 juta yang harus dibayarkan ke masing-masing media massa, hingga kini belum terealisasi.
Ada asumsi dana tersebut sebagiannya telah dialihkan ke salah satu media massa elektronik senilai seratusan juta. Sementara beredar kabar kalau pembayaran tidak bersifat triwulan tapi dibayarkan setiap bulan berjalan.
Meski tidak mengklaim adanya permainan, namun molornya pembayaran dana tersebut disinyalir melibatkan salah satu oknum atau orang dalam humas sendiri.
Ketua Komisi A DPRD Manado Hi Sultan Udin Musa dalam hearing atau dengar pendapat bersama Asisten III Henny Giroth, Kabag Humas Suleman Montori, Bendahara Syenni Lamanauw dan Bagian Keuangan mengakui kalau ada yang tidak beres dalam penyaluran dana tersebut.
Selain meminta transparansi Udin juga merencanakan akan merekomendasi kepada aparat hukum untuk menelusuri keberadaan anggaran tersebut, dengan asumsi telah merugikan banyak pihak.
“Data yang didapatkan seharusnya transparan dan merata jika akan disalurkan sehingga pemahaman menyeluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan berlangsung dapat sesuai penganggarannya,” tandas Musa didampingi Sekretaris Markho Tampi dan anggota Wijayanto Patonti.
Ditambahkan ketiganya, mestinya pemerintah tidak lagi melakukan kesalahan anggaran karena sifatnya sangat sensitif. Apalagi dengan ditetapkannya 2012 sebagai tahun disiplin masalah-masalah seperti itu tidak perlu terjadi lagi.
Menanggapi permasalahan ini Giroth mantan Kaban BKKBN Manado menyampaikan, Bagian Humas sudah diserahi tugas pengelelolaannya secara jelas dan jika ada pertemuan ini, Humas pula secara rinci harus memberi data akurat dan otentik.
Sebelumnya permasalahan ini dimunculkan saat dana sebesar Rp 203 juta menjadi bagian Humas Pemerintah Kota Manado dan lebih dari sisanya sekitar Rp 100 juta tidak transparan penggunaannya. (is)
