Politik dan Pemerintahan

Ashari : Rolling Manado Menyalahi Aturan

MANADO – Rolling pejabat yang dilakukan Walikota Manado Dr Vicky Lumentut pada Rabu (24/8) bulan lalu, juga mendapat kritik dari Kepala BKN RI, Dr Eddy Topo Ashari. Menurut Ashari, tindakan Walikota Manado yang melakukan pelantikan tanpa persetujuan Gubernur Sulut merupakan tindakan yang sangat keliru dan sangat menyalahi aturan. Ditambah lagi, dari rolling tersebut ada 14 pejabat yang dinonjobkan.

“Soal rolling sudah ada aturan yang jelas. Jangankan posisi Sekot, berdasarkan aturan, untuk mutasi pejabat eselon 2 harus seijin gubernur,’’ ujar Ashari di hadapan sejumlah wartawan, selesai acara peresmian Kantor Regional IX BKN Sulut, Kamis (22/9).

Ashari menjelaskan masalah rolling dan non job pejabat eselon 2 di lingkungan Kabupaten/Kota wajib dikonsultasikan ke gubernur yang bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tanpa kosultasi dan persetujuan gubernur otomatis pelantikan tidak boleh dilakukan. Tapi kenyataan yang ada para Bupati/Walikota tetap melakukan pelantikan dengan konsekuensi pejabat yang dilantik hanya berstatus PLT (pelaksana tugas), seperti yang dilakukan Walikota Manado.

ADVERTISEMENT

‘’PLT itu hanya bersifat sementara, dan Pejabat yang PLT tidak boleh mengambil keputusan,’’ tegas Ashari.

Menurutnya, kejadian yang terjadi di Manado memang sering juga ditemui di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemahaman soal otonomi daerah yang kebablasan yang kemudian berimbas pada PNS.

Para Bupati/Walikota, apalagi yang terpilih dari hasil pemilihan langsung, merasa punya hak otonom yang sebebas-bebasnya, termasuk soal pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatannya,

“Soal mengangkat dan memberhentikan PNS dalam satu jabatan itu ada aturannya, tidak boleh semau kepala daerah. Apalagi kalau sudah pada tingkatan eselon 2,’’ jelas Ashari sembari mengatakan kalau pihak BKN paling bahagia kalau pejabat pimpinan negara orang birokrat yang mengerti aturan birokrasi.

“Supaya konsepnya bisa nyambung, seperti gubernur kalian (DR. S.H. Sarundajang) yang benar-benar paham aturan kepegawaian dan mau mendalami apa sebenarnya yang dimaksud dengan reformasi birokrasi,” tambah Ashari sembari tertawa lepas. (jrp)