Drs Mahyudin Damis M.Hum
Manado – Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Manado tahun 2014 oleh lembaga DPRD Kota Manado yang disaksikan langsung Wali Kota Manado Vicky Lumentut dan jajaran pemerintah kota, Sabtu (22/11/2014) mengundang tanda tanya dari sejumlah pihak.
Salah satunya, Mahyudin Damis, akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang mempertanyakan keberpihakan APBD-P untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Manado atau semata-mata demi kepentingan pejabat pemerintah kota.
“Apakah dalam penganggaran program dan kegiatan pemerintah Kota Manado yang tertata dalam APBD-P Kota Manado yang baru saja ditetapkan, itu semuanya pro untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraa masyarakat Kota Manado pada umumnya? Atau lebih memihak kepada kepentingan pejabat pemerintahan saja,” ujar Damis.
Kepada Beritamanado.com, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unsrat ini menghimbau agar adanya transparansi pengelolaan APBD-P Kota Manado tersebut, termasuk kegiatan atau program yang nantinya direalisasikan di tengah masyarakat.
“Perlu transparan dalam pengelolaan APBD-P itu. Seluruh anggaran harus disampaikan ke publik, agar masyarakat juga tahu apa yang menjadi program-program dari pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kegiatan pro rakyat wajib direalisasikan secara maksimal. Jangan sampai, belanja pegawai dan jalan-jalan keluar daerah lebih dipreoritaskan dari pada kebutuhan masyarakat,” himbaunya. (leriandokambey)
