Sebagai contoh di Lampung Timur.
Daerah yang melaksanakan pilkada.
Di masa pandemi, data seminggu terakhir bahwa daerah tersebut masuk kategori zona hijau.
Dengan begitu kampanye mainstream bisa saja digunakan.
Seperti rapat akbar, blusukan, deklarasi dukungan dan lainnya.
Namun, belakangan, ada temuan kasus penyebaran Covid-19.
Sebagai antisipasi maka pilihan jatuh kepada kampanye virtual.
Seperti pemanfaatan radio, media massa berbasis internet seperti situs berita siber, dan media sosial yang masuk di dalamnya, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan lainnya.
“Sayangnya, jaringan internet di Lampung Timur belum memenuhi ekpektasi semua orang. Bahkan sudah dikeluhkan oleh Anggota DPR RI dapil tersebut,” lanjut Dian.
Untuk mengatasi gap itu, pilihan medium kampanye tinggal pada radio lokal, TV lokal, atau TV nasional yang memiliki jangkauan luas hingga ke daerah tersebut.
Untuk ini penyelenggara pemilu dan kandidat beharap kepada media-media tersebut soal publikasi tentang pelaksanaan Pilkada 2020.
Untuk iklan politik tentu akan terbentur beragam regulasi.
“Di sini peran negara dan pemerintah diuji. Ada target 82 persen soal tingkat partisipasi. Ada kewajiban kebutuhan dasar informasi kepada pemilih mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 dari urusan kandidat dan pemungutan suara. Di sisi lain, ada Covid-19 yang mengancam, ada benturan regulasi, dan belum maksimal jaringannya jaringan internet. Semacam ada diskresi. Karena kita mengadakan pemilu di saat pandemi,” urainya.
Untuk itu saran Dian, di daerah kasus seperti ini makpemerintah dan penyelenggara pemilu mau membuka kran iklan politik di salah satu medium yang mudah dijangkau oleh pemilih atau masyarakat.
Misalnya, televisi yang memiliki kekuataan audio dan visual dalam narasikan pesan yang ingin disampaikan.
Hanya saja, iklan politik disebar merata untu setiap kandidat.
Sehingga pemilu yang bersifat adil dan berkesetaraan mampu didekati.
Namun, di daerah lain yang memiliki akses internet relatif stabil maka diskresi tersebut tidak dapat diterapkan.
