Manado, BeritaManado.com — Menanggapi terjadi pemungutan uang saat pengambilan rapor, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Manado Triana Almas menegaskan, pengambilan raport gratis dan tidak ada biaya yang dibebankan kepada murid.
“Mengambil rapor tidak ada biaya sama sekali. Karena sudah dianggarkan di dana BOS,” tegas Triana.
Lanjut triana, dirinya akan memeriksa dana BOS yang disalurkan ke sekolah tersebut, karena anggaran untuk buat raport itu sudah masuk di BOS.
“Kepala sekolah dan wali kelas yang meminta uang untuk membayar raport akan saya panggil,” ungkap Triana.
Triana juga menyampaikan, Disdikbud akan memberikan teguran langsung kepada mereka dan akan berkoordinasi dengan tim dana BOS sekaligus akan memeriksa anggaran mereka seperti apa.
“Saya tegaskan. tidak ada pembayaran raport dan jika ada seperti itu wali kelas harus mengembalikan uang tersebut,” ujar Triana yang langsung menelpon kepala sekolah tersebut.
Triana menjelaskan, dana BOS sudah termasuk biaya honor guru, alat tulis, biaya listrik, air dan internet jika ada.
Sebelumnya diberitakan, Salah satu orang tua murid kelas 1 SD saat diwawancarai BeritaManado.com mengatakan, dirinya sangat merasa kecewa karena ditengah pandemi Covid-19 ini saat mengambil raport harus dibayar.
“Bagaimana tidak kecewa. Untuk mengambil rapor harus membayar kertas yang sudah diberikan nilai berjumlah 25.000 dan Map tempat kertas nilai berjumlah 50.000 rupiah, ungkapnya
Sedangkan, lanjut dia, di kelas lain tidak di pungut biaya apapun, sampai uang sekolah pun tidak di minta.
Salah satu guru SD GMIM Lahairoi saat dikunjungi mengatakan, untuk map raport dan kertas nilai sekarang dibebankan kepada murid dan guru.
“Kalau dulu memang rapot ini di tanggung oleh sekolah, tapi sekarang sudah di tanggungkan ke murid-murid dan guru,” ujarnya kepada BeritaManado.com, Jumat (8/1/2020) di ruangan kelas.
Dia juga menjelaskan, sekolah dasar yang berstatus suasta ini hanya kurikulumnya yang disamakan, tetapi kalau bantuan dari pemerintah hanya dapat setengah.
“Kalau bantuan dari pemerintah hanya untuk pembangunan saja, tetapi kalau buku yang mereka bawa tetap harus dibayar karena masih swasta. Lain kali kami sebagai guru juga korban perasaan kepada orang tua jika datang bertanya,” ucapnya.
Terkait dengan rapor, lanjutnya, tingal mengisi di kolom nilai karena sudah ada dan di cetak.
“Tapi kalau sekarang kami harus bikin sendiri, harus kerja bikin nilainya anak-anak semua baru di rekap di kertas. Jadi bayar, karena kami menyewa orang untuk membuat rapor ini,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pihak sekolah tidak menyiapkan fasilitas seperti komputer atau kertas untuk membuat raport nilai murid.
“Terusterang sudah berapa tahun saya disisini, tetap kalau kertas saya tanggung sendiri. Karena saat saya cari di kantor, kertas sudah tidak ada, kemungkinan sudah habis karena dipakai dari kelas 1 sampai kelas enam,” tandasnya.
(HardinanSangkoy)
