Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah (Disnakerda) bekerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe melaksanakan Sosialisi “Forum Kepatuhan BPJAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan bagi para pelaku usaha se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Gedung Papanuhung Santiago Tampungang Lawo.
Rabu, (2/6/2021).
Mewakili Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretaris Daerah (Sekda) Melanchton Harry Wolff, ST.ME berkesempatan membuka giat sosialisasi terkait pemenuhan hak-hak para pekerja tersebut.
Pada sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Harry Wolff, dalam semangat untuk membangun dan melayani daerah tercinta Kabupaten Kepulauan Sangihe, marilah kita sekalian tidak lupa untuk menaikan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk limpahan berkat dan anugerahNya, sehingga semua yang hadir disini bisa dipertemukan dengan tak kurang suatu apapun pada agenda penting sosialisasi kepatuhan ini.
“Mengiringi harmoni sukacita yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan pemerintah di daerah ini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas (Kadia) Tenaga Kerja Daerah Kepulauan Sangihe atas prakarsa serta respon positif dalam melaksanakan agenda penting dan strategis ini, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin, baik dari pihak pekerja maupun pemberi kerja,” ucap Sekda Wolff membacakan sambutan Bupati.
Forum Kepatuhan BPJAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan pada kesempatan kali ini jelas Wolff lagi, bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih baik dalam keselarasan persepsi dengan para pihak berkepentingan guna kelancaran pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kabupaten Kepuauan Sangihe, dan juga untuk mewujudkan pemahaman yang sama dalam mendukung aspek perluasan kepesertaan serta peningkatan kepatuhan dari peserta
“Pemberi kerja sesuai dengan amanat undang-undang, dalam ketetapan perundang-undangan yang telah dijabarkan yaitu:
• Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosialisasi.
• Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
• Pasal 4 ayat 2 (dua) Perpres 82 tahun 2018 Jaminan Kesehatan.
• Landasan Hukum sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
(Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS)
Mengharuskan agar pihak perusahan harus benar-benar memberikan palayanan yang maksimal kepada para pekerja melalui pemberian upah yang layak serta dipenuhi haknya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan guna memberikan perlindungan jaminan sosial dan jaminan kesehatan baik bagi pekerja/karyawan tetap maupun yang tidak tetap,” jelas Wolff
Setiap perusahaan yang menjadikan para pekerjanya sebagai aset berharga perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya baik yang tetap maupun yang tidak tetap, karena seluruh pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kesehatan secara menyeluruh.
Perusahaan juga wajib memberikan data yang valid para pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan seperti halnya besaran gaji serta tunjangan yang diterima seluruh pekerjanya untuk kepentingan manfaat jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi pekerja itu sendiri.
“Rata–rata selama ini perusahaan hanya melaporkan besaran gaji karyawannya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak akan tetapi bagi perusahaan yang memberi upah lebih dari umk seperti halnya adanya tunjangan kepada pekerja maka harus dilaporkan yang sebenarnya kepada bpjs ketenagakerjaan.
Karena hal itu akan mempengaruhi manfaat jaminan sosial maupun jaminan kesehatan yang akan diterima oleh pekerja,” pinta Wolff
Ditambahkannya pula, manfaat dari pelaporan yang akurat dari masing-masing pemberi kerja atau perusahaan, salah satunya adalah pada saat pekerja itu berhenti sebagai pekerja.
“Maka jaminan hari tuanya juga akan lebih besar yang akan diterima.
Apabila mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia saat menjalankan tugas manfaatnya juga akan lebih besar,” tandas Sekda Wolff menutup sambutannya
Pada kesempatan yang sama, Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sangihe, Yunardi, SH.MH yang hadir sebagai pemateri mengungkapkan akan maksud kehadiran pihak Kajari dala Forum kepatuhan ini yakni didasarkan atas Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia (RI) dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, somasi dan meminta kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara untuk menegur perusahaan yang belum mendaftarkan baik karyawannya maupun upahnya
“MoU pertama kali dilakukan sebagai wujud kerja sama atas inisiatif masing-masing cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri berdasarkan wilayah kerja cabangnya dalam misi yang sama yaitu meningkatkan jumlah kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Yunardi
Tujuan diadakannya MoU (Kesepakatan Bersama) ini lanjut Yunardi, adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.
KeberadaanMoU secara filosofis pada hal berbeda tersebut sebenarnya memberikan efek jera terhadap panggilan/somasi yang dilayangkan oleh Kejaksaan Negeri setempat kepada Perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya berupa perlindungan sosial yang ada dalam program BPJS Ketenagakerjaan
Yunardi menyebutkan setiap Pemberi Kerja/Pelaku Badan Usaha wajib memenuhi setiap hak tenaga kerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada
“Sangat jelas semua kewajiban pemberi kerja/pelaku badan usaha diatur dalam UU Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU tersebut jelas mengatur kewajiban penyedia kerja/pelaku badan usaha untuk dijalankan. Baik itu penyediaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga hak-hak ketenagakerjaan lainnya,” jelasnya lagi
Kajari juga mengingatkan terkait sanksi bagi penyedia kerja/pelaku badan usaha yang tidak mematuhi setiap hak tenaga kerja,
Kajari menegaskan bahwa sanksi tegas berupa “blacklist” perusahaan akan menanti setiap pelanggar.
“Sanksi yang diberikan bagi penyedia kerja/pelaku badan usaha yang tidak memenuhi hal-hak tenaga kerja adalah blacklist perusahaan,” tandasnya
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja Daerah (Disnakerda) Kepulauan Sangihe, Doktarius Pangandaheng mengatakan kegiatan sosialisasi forum kepatuhan Jaminan sosial Ketenagakerjaan dan jaminan sosial Kesehatan di kabupaten kepulauan Sangihe dilaksanakan atas dasar Intstruksi Presiden Republik Indonesia.
