MANADO – Masalah penggunaan jasa oknum tertentu untuk pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulut dalam pengurusan pajak atau surat-surat kendaraan bermotor lainnya selalu menjadi soroton. Menanggapi hal tersebut Kepala Dipenda Provinsi Sulut Edwin Silangen mengatakan hal tersebut selalu menjadi tantangan kedepan bagi Dipenda.
“menggunakan jasa orang yang kadang-kadang juga salah kapra begitu, karna menggunakan jasa orang yang pajak bayar sekian dia minta bayar sekian, ini yang selalu menjadi tantangan kedepan bagi Dipenda karna adanya pendelegasian proses pembayaran dari wajib pajak tersebut. Jasa itu kalau legal berarti dia benar-benar usaha, sehinggah ada orang menjual barang ada juga yang menjual jasa, didalam Kepres kan ada barang dan jasa.” Ujar Silangen.
Saat ditanya untuk mengatasi hal tersebut apa ada baiknya Dispenda membuat tim jasa misalya, Silangen mengatakan “itu sudah ada secara automaticly, karna pemerintah tidak bisa membuat usaha diluar pemerintah karna tugas pemerintah law end order, penegakan hukum kemudian dia menciptakan peraturan perundang-undangan, kita tidak bisa menjalankan fungsi lain selain fungsi itu.” Katanya
Silangen menjelaskan “kalau pajak itu sudah tertutup (close) undang-undang bilang berdasarkan kewenangan bagi masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan kita hanya pada 5 jenis pajak di Provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor sudah termasuk biaya balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok (cukai).
Kalau retribusi sama juga dia list yang terbuka cuma perbedaannya kalau ada sumber retribusi baru itu harus diusulkan kepusat dan akan dijadikan sumber retribusi secara nasional, kalau dulu tidak, Provinsi langsung bisa bikin Perda untuk bikin retribusi. Tapi sekarang, itu musti bawa ditingkat nasional melalui Departemen keuangan, Departemen Dalam Negeri, kalau dibahas dan disetujui, ini berlaku secara nasional.” Jelasnya. (jrp)
