Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Kamis (2/8) membuka secara resmi rapat kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut yang digelar di Hotel Gran Puri Manado. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh para Kepala SKPD dinas PU Kabupaten/Kota se Sulut dan Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sulut.
Dalam sambutannya, Sarundajang mengingatkan para peserta Raker untuk mampu memegang profesionalisme dalam melaksanakan tugas kerja. Apalagi terkait dengan dinas PU yang identik banyak berurusan dengan pekerjaan proyek.
“Jangan ada yang bargaining dengan para pemborong. Harus mampu professional agar tidak tersandung masalah,” tegasnya.
Terkait dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PU, menurut Sarundajang ada 3 hal utama yang harus diperhatikan para PNS. Ketiga hal yang dimaksud yakni soal perencanaan, masalah teknis dan efisiensi kerja.
Jika ketiga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, Gubernur dua periode tersebut sangat yakin masalah-masalah yang terkait dengan Dinas PU seperti proyek-proyek fisik juga akan kena sasaran.
“Semua pekerjaan direncanakan sebaik mungkin, kemudian dalam pelaksanaan teknis dikerjakan sesuai aturan sambil melihat efisiensi kerjanya,” jelas Sarundajang yang dalam raker tersebut didampingi oleh Kepala Dinas PU Sulut Ir. JE Kenap, MM.
Sarundajang menilai, dinas PU selaku instansi teknis yang salah satu tugasnya menangani masalah infrastruktur, harus benar-benar serius dalam melaksanakan tugas apalagi terkait proyek fisik. Mengingat leading sektor pembangunan Sulut adalah Pariwisata, maju tidaknya juga berhubungan dengan kinerja dinas PU.
“Sulut mempunyai objek wisata yang menarik dan banyak. Sayangnya, untuk membawa wisatawan ke objek tersebut selalu terkendala dengan masalah jalan, malah ada objek wisata yang tidak bisa dikunjungi karena tidak ada jalan,” sesalnya.
“Untuk itu perlu ada perencanaan yang matang agar pembangunan fisik di Sulut benar-benar menunjang kegiatan pariwisata,’’ tambahnya.
Sementara Kenap dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa raker tersebut juga akan membahas hal-hal teknis sebagaimana yang dimaksudkan Gubernur. Makanya dalam raker tersebut telah dimintakan pihak yang capable sebagai nara sumber. Seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum RI, BPK, dan Bank Indonesia. (jrp)
Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Kamis (2/8) membuka secara resmi rapat kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut yang digelar di Hotel Gran Puri Manado. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh para Kepala SKPD dinas PU Kabupaten/Kota se Sulut dan Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sulut.
Dalam sambutannya, Sarundajang mengingatkan para peserta Raker untuk mampu memegang profesionalisme dalam melaksanakan tugas kerja. Apalagi terkait dengan dinas PU yang identik banyak berurusan dengan pekerjaan proyek.
“Jangan ada yang bargaining dengan para pemborong. Harus mampu professional agar tidak tersandung masalah,” tegasnya.
Terkait dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PU, menurut Sarundajang ada 3 hal utama yang harus diperhatikan para PNS. Ketiga hal yang dimaksud yakni soal perencanaan, masalah teknis dan efisiensi kerja.
Jika ketiga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, Gubernur dua periode tersebut sangat yakin masalah-masalah yang terkait dengan Dinas PU seperti proyek-proyek fisik juga akan kena sasaran.
“Semua pekerjaan direncanakan sebaik mungkin, kemudian dalam pelaksanaan teknis dikerjakan sesuai aturan sambil melihat efisiensi kerjanya,” jelas Sarundajang yang dalam raker tersebut didampingi oleh Kepala Dinas PU Sulut Ir. JE Kenap, MM.
Sarundajang menilai, dinas PU selaku instansi teknis yang salah satu tugasnya menangani masalah infrastruktur, harus benar-benar serius dalam melaksanakan tugas apalagi terkait proyek fisik. Mengingat leading sektor pembangunan Sulut adalah Pariwisata, maju tidaknya juga berhubungan dengan kinerja dinas PU.
“Sulut mempunyai objek wisata yang menarik dan banyak. Sayangnya, untuk membawa wisatawan ke objek tersebut selalu terkendala dengan masalah jalan, malah ada objek wisata yang tidak bisa dikunjungi karena tidak ada jalan,” sesalnya.
“Untuk itu perlu ada perencanaan yang matang agar pembangunan fisik di Sulut benar-benar menunjang kegiatan pariwisata,’’ tambahnya.
Sementara Kenap dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa raker tersebut juga akan membahas hal-hal teknis sebagaimana yang dimaksudkan Gubernur. Makanya dalam raker tersebut telah dimintakan pihak yang capable sebagai nara sumber. Seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum RI, BPK, dan Bank Indonesia. (jrp)