Ratahan – Kunjungan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) untuk mengecek keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dimanfaatkan bupati James Sumendap SH untuk menyampaikan aspirasinya.
Dihadapan pimpinan dan anggota Komisi IV, Sumendap menyampaikan menolak program transmigrasi baik itu di Kabupaten Mitra maupun Sulut pada umumnya.
“Saya minta juga agar semua bupati dan walikota di Sulut menolak program trasmigrasi,” tegas Sumendap saat diwawancarai media ini usai pertemuan dengan Komisi IV, Selasa (17/2/2015) di ruang rapat kantor bupati Mitra.
Lanjut menurut Sumendap, alasan dirinya menolak transmigrasi, karena di Sulut sendiri masih begitu banyak masyarakat yang lebih membutuhkan tempat tinggal atau lahan transmigrasi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda SH MH juga sependapat dengan pernyataan bupati Mitra.
“Pada prinsipnya saya bersama rekan-rekan pimpinan dan anggota Komisi IV setuju tidak ada program transmigrasi di Sulut,” kata Karinda.
Alasan pihaknya berpendapat sama dengan bupati Mitra dijelaskan Karinda, karena selama ini penempatan transmigrasi di Sulut salah satunya di Kabupaten Mitra tidak mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Ini kemudian yang menjadi salah satu alasan baik itu dari pak bupati Mitra maupun komisi IV DPRD Sulut untuk sama-sama menolak transmigrasi di Sulut,” ujarnya.
Lanjut Karinda, usulan atau aspirasi yang telah disampaikan bupati Mitra tersebut akan ditindaklanjuti pihaknya dengan mengirimkan surat ke instansi terkait untuk diteruskan ke pihak kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. (rulandsandag)
