Manado, BeritaManado.com — Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sulut, di bawah pimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.
Apresiasi yang tinggi tersebut diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiscus Andi Silangen pada rapat paripurna DPRD atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun 2022.
“Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan atas nama seluruh komponen masyarakat Suawesi Utara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur bapak Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur bapak Drs. Steven O.E Kandouw serta segenap jajaran pemerintah Provinsi Sawesi Utara untuk pencapaian yang hebat, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen Senin, (15/5/2023).
Lanjut Fransiscus Silangen, capaian tersebut tentu adalah buah dari komitmen dan kerja keras untuk mewujudkan good governance and clean governance yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Prestasi Pemerintah Provinsi Sulut itu dibacakan langsung oleh Anggota VI BPK-RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang di mana, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi WTP ke sembilan untuk pemerintah Provinsi Sulut.
“BPK memberikan opini WTP. Selamat atas raihan WTP untuk kesembilan kalinya pada jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Pius.
Meski demikian, BPK-RI masih menemukan kelemahan pengendalian inten dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, namun tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
“Ada 14 permasalahan dan 29 rekomendasi yang harus dibenahi,” ungkap Pius.
Di samping itu pula, Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada seluruh Jajarannya, yang sudah bekerja secara baik dan optimal pada tahun 2022, serta telah menunjang dan berkolaborasi bersama BPK RI, Sehingga kegiatan audit yang dilakukan dapat berjalan lancar sampai selesai, sekaligus memberikan gambaran real terhadap penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan setiap perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulut.
“Kita patut bersyukur, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tahun lalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kedelapan kali berturut-turut. Dan tahun ini kita mampu memperolehnya kembali untuk yang kesembilan kalinya, untuk audit keuangan daerah tahun Anggaran 2022,” terang Olly.
Menurut Olly, hal itu merupakan hal yang positif bagi pemerintah Provinsi Sulut, dengan semangat kerja keras dan kerja bersama, maka mampu mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan yang sehat.
“Masukan-masukan yang disampaikan BPK RI maupun BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada kita semua, merupakan sebuah masukan dan saran yang bersifat konstruktif, agar ke depan kita mampu lebih baik lagi,” jelas Olly.
Orang nomor satu di Sulut itu juga mengingatkan seluruh pejabat di setiap perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulut agar senantiasa menjadikan capaian positif tersebut sebagai motivasi sekaligus evaluasi bersama.
“Jangan cepat merasa puas dan aman, karena pada intinya kita harus terus mampu merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya dan profesional. Sehingga dalam pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab,” tegas Olly.
(Erdysep Dirangga)
