Butir 6 ASTACITA berbunyi: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dan butir 6 dan 7 dari 17 PPROGRAM PRIORITAS, dimana butir 6 berbunyi: “Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan,” dan butir 7 mengatakan “Pemberantasan kemiskinan”. Program pembebasan kaum Marhaen dari kemiskinan, kelaparan dan kebodohan tersebut telah dijabarkan sbb.:
- Program Makan Bergizi Gratis.
Pelaksanaannya akan bergulir mulai 2 Februari 2025 dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Program ini akan menargetkan anak-anak usia sekolah hingga ibu hamil. Lantas apa yang mesti diperhatikan? Makanan bergizi bagi anak memiliki banyak manfaat, di antaranya:
a.Mendukung pertumbuhan dan perkembangan: Makanan bergizi membantu pertumbuhan fisik, kecerdasan, mental, dan emosional anak. b. Menjaga kesehatan tubuh: Makanan bergizi menjaga kesehatan kulit, gigi, dan mata, serta membantu fungsi sistem pencernaan. c. Meningkatkan kekebalan tubuh: Makanan bergizi membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak. d. Membantu menjaga berat badan: Makanan bergizi membantu anak mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. E. Meningkatkan konsentrasi: Makanan bergizi membantu meningkatkan konsentrasi belajar anak. f. Memperbaiki mood: Makanan bergizi membantu memperbaiki suasana hati anak. g. Menjamin energi: Makanan bergizi menyediakan energi cadangan dan membantu anak tetap berenergi menjalani berbagai aktivitas.
- Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
PS telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Penghapusan piutang UMKM dilakukan terutama di bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya, seperti mode, kuliner, dan industri kreatif.
Secara khusus, penghapusan piutang UMKM tersebut dilakukan oleh bank badan usaha milik negara (BUMN) dengan catatan telah dihapusbukukan oleh bank BUMN, karena dalam rentang 10 tahun tidak memiliki kemampuan membayar. Kebijakan ini akan menyasar sekitar 1 juta debitor dengan ketentuan piutang bagi badan usaha maksimal Rp 500 juta, sedangkan perseorangan maksimal Rp 300 juta. Total piutang yang akan dihapus tagihkan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
- Memberdayakan para tukang becak. Dalam Dialog Publik Muhammadiyah Bersama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (dikutip dari siaran YouTube) Universitas Muhammadiyah Surabaya saat masa kampanye lalu, PS mengaku dirinya malu melihat banyak rakyat yang hidupnya menderita karena masih berada di bawah garis kemiskinan. Prabowo bercerita, dirinya pernah menjumpai seorang lansia berusia 70 tahun penarik becak. Di usia yang sudah sangat renta, ia terpaksa masih mengayuh becak lantaran desakan ekonomi.
“Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Saya cerita, saya lihat dengan mata kepala sendiri, bapak-bapak usia 70 tahun masih narik becak,” kata PS menceritakan pertemuannya dengan penarik becak tersebut.
“(Umur) 70 tahun narik becak, saya mau nangis. Tidak boleh di negara merdeka sekian puluh tahun rakyat kita harus narik becak di usia 70 tahun, saya sebagai mantan jenderal, malu-maluin (negara),” ucap Prabowo lagi.
Bertolak dari keprihatinan tersebut, maka PS akan membagikan becak listrik secara cuma-cuma ke tukang becak. Becak listrik gratis ini akan diproduksi BUMN di industri pertahanan, PT LEN Industri (Persero).
“Saya juga bekerja sama dengan Industri Pertahanan dalam hal ini PT LEN. Kita sudah bikin becak listrik,” kata PS dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Jakarta, yang disiarkan live, dikutip pada Minggu (3/11/2024).
PS menyampaikan, pada tahap awal becak listrik yang diproduksi PT LEN sebanyak 1.000 unit. Prioritas yang akan jadi penerima adalah tukang becak yang masuk kategori lansia atau di atas 60 tahun.
“Saya kira sudah hampir 1.000 yang kita bangun dan bagikan, mungkin kita akan bagikan 1.000 lagi dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih narik becak di atas 60 tahun,” Becak listrik ini juga ada manfaat lain yaitu ramah lingkungan, ucap Prabowo.
- Memberdayakan para Pekerja.
Dalam orasinya di Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut diatas, PS juga mengaku sangat miris dengan masih banyaknya pekerja di Indonesia yang dibayar rendah. Pada hal negara ini bisa dibilang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Bila dikelola dengan baik, kekayaan SDA tersebut bisa mendorong perekonomian lebih maju dan pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup rakyat. “Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Kita tidak mau rakyat kita terima UMR, UMR, UMR, (upah minimum)” tegas PS berapi-api.(Kompas.com, 03/11/2024).
- Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
Program ini secara konkrit telah ditindak-lanjuti oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruara Sirait dengan program Pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk rakyat berpenghasilan rendah(MBR).
Program tersebut terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa program 3 juta rumah per tahun membutuhkan gotong royong seluruh pihak, termasuk pihak swasta maupun perusahaan besar. Maruarar mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka. Namun, dia menekankan pentingnya mempersiapkan instrumen yang tepat agar tercipta tata kelola yang baik dalam kerja sama tersebut.
Ia juga mengakui bahwa diperlukan fleksibilitas dalam aturannya, termasuk terkait skema pembiayaan. Diperlukan kelenturan, tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, tanahnya dari perusahaan, tetapi yang membangun pemerintah atau sebaliknya. Jadi model pembiayaan harus legal, tetapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong-royong, ujarnya. Maruarar menambahkan strategi efisiensi juga diperlukan, salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.
Dia saat ini sedang menjajaki kerja sama pemanfaatan rumah susun sewa, karena saat ini banyak rumah susun di beberapa daerah yang terbengkalai karena minim penghuni. Contohnya, Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta dapat dimanfaatkan dalam program 3 juta rumah. Rusun yang memiliki 1.984 unit itu masih menyisakan sekitar 1.400 unit kosong. Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri. Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.
Di samping upaya-upaya tersebut, pemerintah juga perlu mengatasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, di antaranya memastikan ketepatan sasaran dan data riil backlog perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian bakal menghapus pajak pembelian rumah, yakni Pajak Penambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh).Maruarar mengatakan, ia akan mengusulkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk menghapus PPN dan PPh(CNBC Indonesia, 12/11/2024).
Upaya konkrit lain dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar yang akrab disapa Ara menyebut, bahwa ia telah mengumpulkan beberapa konglomerat untuk ikut memberikan rumah gratis kepada rakyat. Pada tanggal 10 November 2024 mendatang, ia akan hadir pada agenda groundbreaking perumahan milik Agung Sedayu Group di Kabupaten Tangerang.
“Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah, dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat (rakyat biasa, ASN, anggota TNI dan POLRI). Tanah dari pengusaha, yang membangun pengusaha,” sebutnya.
