Jakarta, BeritaManado.com – Pandemi Covid-19 masih menjadi krisis kesehatan utama yang
menyebabkan dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia, termasuk Indonesia.
Sebagai upaya merespon keadaan darurat ini, Yayasan Bina Swadaya menggagas penyusunan usulan masukan “Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia untuk Sektor Kesehatan” yang bisa menjadi panduan komprehensif bagi semua pihak untuk menuju percepatan pemulihan inklusif.
Peta jalan dapat digunakan untuk mengakselerasi tingkat vaksinasi masyarakat dan memastikan ketersediaan berbagai obat antivirus di pusat layanan kesehatan.
Selain itu, peta jalan juga berguna sebagai indikator penanganan pandemi khususnya dalam memitigasi potensi terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 akibat mobilitas orang pada libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Deputi 3 Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Suprapto, mengapresiasi atas dibuatnya peta jalan ini, yang menurutnya akan menjadi bahan perhatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan.
Ia menilai situasi saat ini sudah sangat kondusif bagi Indonesia karena penularan Covid-19 mulai terkendali.
“Kita harus bisa mempertahankan situasi ini menjadi lebih baik dengan membangun koordinasi bersama berbagai pihak, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Agus.
Lanjutnya, mengubah dari pandemi menjadi endemi tidaklah mudah.
Misalnya untuk vaksinasi, ada provinsi
yang persentase sudah sangat tinggi, namun ada pula yang masih rendah hanya berkisar 20-30%.
Tugas kita adalah mendorong terciptanya sistem kesehatan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan cepat.
“Kerja sama semua pihak untuk membangun sistem kesehatan di masing-masing daerah
menjadi kunci,” kata Agus.
Senada, Plt Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, menilai peta jalan adaptasi pengendalian dan pemulihan sebagai masukan yang positif dari para pemangku kepentingan untuk pemerintah, terutama untuk Kemenkes.
Penanganan pandemi Covid-19 secara nasional dinilai sudah baik. Pada level transmisi komunitas berada di level satu dan kapasitas respons di level dua.
Saat ini, cakupan vaksinasi nasional hampir 63% untuk dosis pertama dan lebih dari 40% untuk dosis kedua. Perkiraannya, pada Desember 2021, dosis pertama bisa mencakup 80%.
“Kami ingin peta jalan ini sejalan dengan empat pilar penanganan Covid-19. Pertama, pilar penguatan sistem kesehatan melalui implementasi protokol kesehatan. Kedua, pengaturan mobilitas. Ketiga, scaling up deteksi dan testing, dan keempat penguatan rantai pasokan vaksinasi,” kata Maxi.
Bayu Krisnamurthi selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Swadaya, mengemukakan, dalam konteks adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu yang paling penting, termasuk juga aspek-aspek kesehatan.
Terdapat lima prinsip yang seyogyanya ada di dalam usaha peta jalan adaptasi pengendalian dan pemulihan.
“Prinsip pertama adalah kesetaraan, kedua partisipasi, dilanjutkan dengan akses informasi dan membangun kepercayaan publik. Keempat adalah akuntabilitas dan transparansi, serta yang kelima yaitu keberlanjutan. Kami berharap masyarakat bisa berperan aktif dan berdaya dalam melakukan adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19,” kata Bayu.
Pemulihan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Pandemi Covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan sosial.
Memburuknya kualitas pembangunan selama pandemi dibuktikan dengan bertambahnya kelompok miskin dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut laporan BPS pada Maret 2021, sebanyak 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin.
Peningkatan kemiskinan terbesar di wilayah perkotaan yaitu sebanyak 1 juta orang, sedangkan di tingkat pedesaan meningkat sebanyak 120 ribu orang.
Selain itu, sebanyak 75% rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan selama pandemi akibat turunnya pendapatan
rumah tangga.
Poppy Ismalina, Associate Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Ketua Tim Ahli Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 mengatakan, pelajaran penting dari pengalaman Indonesia dan negara-negara lain adalah sektor kesehatan adalah prioritas pertama dalam menangani krisis pandemi menuju proses pemulihan dan paska pandemi.
Risiko dari tiga sektor yaitu sektor kesehatan, ekonomi-keuangan, dan sosial adalah risiko yang saling terkait satu sama lain dan apabila tidak dicarikan solusi yang mensinergikan ketiganya akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan.
“Kerja bersama seluruh pihak dalam menyiapkan daya adaptasi masyarakat dan upaya memitigasi risiko dari tiga sektor tersebut sangat dibutuhkan. Menyusun peta jalan dan strategi adaptasi untuk sektor kesehatan adalah langkah pertama dan disusul dengan penyusunan peta jalan dan strategi adaptasi yang didedikasikan untuk kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti petani, UMK, komunitas adat, kaum miskin kota-desa, komunitas difabel, dan perempuan di sektor informal,” ucap Poppy.
Poppy berpendapat bahwa upaya untuk membawa proses pemulihan untuk lebih berkeadilan dan berkelanjutan maka strategi dan program yang direncanakan harus memuat prinsip kesetaraan, partisipasi, akses informasi dan membangun kepercayaan publik, akuntabilitas dan transparansi serta berkelanjutan.
“Semangat Indonesia untuk kembali bangkit dan menjadi lebih baik paska pandemi merupakan hal yang perlu dipelihara. Proses pemulihan dan kehidupan paska pandemi pada akhirnya harus kita dedikasikan bagaimana seluruh aktivitas didedikasikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia dan berkeadilan bagi semua pihak,” tuturnya.
Sektor Kesehatan Berdaya Tahan Tinggi, Responsif, dan Adaptif terhadap Krisis
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali untuk penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai sangat efektif dalam memperlambat laju penyebaran kasus.
Secara nasional, laju penularan semakin menurun jika dibandingkan dengan awal terjadinya gelombang kedua Juni-Juli lalu.
Saat ini, rata-rata penambahan kasus positif di Indonesia berada di bawah angka 1.000 kasus.
“Strategi utama yang harus kita kedepankan adalah fokus pada penanganan kesehatan. Berikutnya fokus pada perubahan perilaku dan fokus pada bagaimana masyarakat bisa merespon dengan cara yang tepat. Kami tentu berterima kasih dengan Yayasan Bina Swadaya untuk memberikan pandangan-pandangan dan masukan terkait apa yang perlu dilakukan ke depan,” kata Sonny Harry B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 nasional.
Kendati demikian, ia mengingatkan masih ada kemungkinan adanya lonjakan kasus dari tingkatan sedang sampai tinggi hingga mencapai kasus aktif 400 ribu per hari, seperti pada bulan Februari 2021.
Untuk itu, perlu perubahan perilaku dalam nilai dan keyakinan masyarakat melalui penyampaian pesan dan pembangunan norma sosial. Satgas telah mengupayakan berbagai pendekatan budaya dengan tujuan mengedukasi masyarakat, sehingga penerapan protokol kesehatan menjadi sebuah norma sosial yang baru.
Menanggapi hal ini, Dicky Budiman, epidemiolog dan penyusun peta jalan menilai pelonggaran PPKM yang tidak terukur kuat dan strategi komunikasi yang tidak memadai membuat masyarakat kini menjadi cenderung abai terhadap penerapan protokol kesehatan.
Padahal lonjakan masih sangat mungkin terjadi, mengingat jumlah populasi yang belum memiliki imunitas baik karena belum divaksinasi dan belum terinfeksi masih cukup signifikan, setidaknya 40% dari total populasi.
Selain itu, adanya perburukan situasi pandemi di Eropa, Asia dan Kawasan ASEAN, kembali memberi sinyal serius perlunya upaya pengetatan 3T, 5M, dan akselerasi vaksinasi.
Saat ini, sejumlah negara di dunia kembali mengalami pertambahan kasus Covid-19, seperti di Eropa dan China.
Meskipun telah gencar mengadakan vaksinasi, namun kini mereka tengah kewalahan dengan naiknya tingkat infeksi virus.
Menurunnya kasus secara nasional tidak boleh membuat lengah karena kombinasi adanya populasi yang belum tercakup vaksinasi, tingginya mobilisasi dan keberadaan varian Delta merupakan kombinasi maut yang bisa memakan korban.
Meski tidak sebesar gelombang kedua, gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia berpotensi terjadi di triwulan pertama tahun 2022, dengan asumsi tidak ada varian yang lebih “super’ dari Delta bersirkulasi di Indonesia.