Kinerja perikanan diperkirakan membaik seiring menurunnya anomali cuaca pada 2022.
Dari sisi perbankan, percepatan penyaluran kredit menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko perekonomian daerah yang perlu diperhatikan yaitu ketidakpastian perekonomian global yang relatif masih tinggi, risiko gangguan mata rantai global serta risiko biaya logistik yang berada pada level tinggi di samping risiko penyebaran Covid-19 yang masih mengancam.
Gangguan mata rantai global berdampak pada risiko perubahan sourcing produksi di berbagai negara.
Sementara itu, kenaikan biaya logistik berisiko menurunkan daya saing komoditas strategis Sulut.
“Memperhatikan perkembangan data-data indikator perekonomian terkini, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulut menguat pada tahun 2021 yaitu akan berada pada kisaran 4,2% s.d 5,0% (yoy) dan terus menunjukkan perbaikan pada kisaran 4,5 – 5,5 % (yoy) pada tahun 2022,” kita Arbonas.
Inflasi
Sejalan dengan pemulihan perekonomian, tekanan inflasi di Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang terpantau pada 2 (dua) kota pencatatan inflasi yaitu Manado dan Kotamobagu.
Kenaikan permintaan masyarakat di tengah proses adaptasi produksi dan distribusi mendorong kenaikan atau normalisasi harga di berbagai komoditas strategis.
Sejalan dengan itu, pola musiman tekanan inflasi bulanan juga kembali pada pola sebelumnya, tercermin pada kenaikan inflasi di periode HBKN Idul Fitri yang lalu seiring adanya kenaikan aktivitas masyarakat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, kebijakan stimulus konsumsi oleh pemerintah masih menekan harga-harga terutama yang diatur oleh pemerintah seperti tarif angkutan udara dan tarif listrik, yang bersamaan dengan pemberlakuan PPKM pada triwulan III 2021 sehingga mendorong inflasi tetap terkendali pada rentang sasarannya.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa pergerakan tekanan inflasi, baik di Manado dan Kotamobagu selama tahun 2021 sebagian besar dipengaruhi oleh komoditas perikanan.
Preferensi konsumsi masyarakat Sulawesi Utara pada komoditas perikanan yang tetap tinggi di tengah distorsi pasokan dalam bentuk gangguan cuaca, menjadi faktor pendorong kenaikan tekanan inflasi.
“Selanjutnya inflasi tahun 2022 kami perkirakan akan meningkat sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi daerah. Membaiknya konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas pangan strategis seperti BARITO dan Ikan. Sementara, berkurangnya stimulus pemerintah diperkirakan akan memberikan tekanan inflasi terutama pada tarif angkutan udara dan tarif listrik, di samping kenaikan gradual harga sub kelompok tembakau,” ungkap Arbonas.
Memperhatikan hal-hal tersebut, Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun 2021 tetap berada pada rentang 3,0 ± 1% (yoy).
“Sementara itu, meskipun meningkat, tekanan inflasi untuk tahun 2022 kami perkirakan masih akan terkendali pada rentang 3,0 ± 1% (yoy) baik di Manado maupun Kotamobagu,” ucap Arbonas.
Arah Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022
Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan dijadikan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.
Secara garis besar, arah kebijakan moneter pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (“pro-stability”), baik dalam pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Sedangkan 4 kebijakan lainnya akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (“pro-growth”).
Kebijakan Moneter
Dalam ranah kebijakan moneter, pada tahun 2022 kebijakan moneter Bank Indonesia akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan suku bunga rendah akan tetap dipertahankan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi.
Suku bunga kebijakan Bank Indonesia saat ini sebesar 3,50% terendah dalam sejarah.
Fokus kebijakan suku bunga diarahkan pada penguatan efektivitas transmisinya pada penurunan suku bunga kredit perbankan melalui kebijakan transparansi suku bunga serta pendalaman pasar uang untuk menurunkan masih tingginya perbedaan imbal hasil SBN jangka menengah-panjang dengan suku bunga PUAB.
Normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia akan dilakukan dengan penurunan secara bertahap kelebihan likuiditas yang sangat besar di perbankan.
Penyesuaian likuiditas dimaksud akan dilakukan secara terukur dan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit dan melakukan pembelian SBN, sehingga akan tetap mendukung terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan serta berlangsungnya proses pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia juga akan terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran pada tahun 2022 untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi-keuangan inklusif.
Kebijakan sistem pembayaran akan tetap diarahkan pada lima fokus strategi pokok, yaitu percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran; pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang 3I
(Interoperable, Interconnected, dan Integrated), aman, dan andal; pengembangan praktik pasar yang aman, efisien dan wajar; mempercepat persiapan penerbitan Digital Rupiah dan implementasi digitalisasi pengelolaan uang Rupiah; memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, dan asosiasi baik sistem pembayaran, fintech dan e-commerce.
Langkah-langkah konkret telah dilakukan oleh pemerintah, perbankan dan Bank Indonesia untuk mendorong digitalisasi di Sulut.
Salah satunya melalui implementasi QRIS untuk mendukung pembayaran tanpa kontak.
Percepatan penggunaan QRIS terus dilakukan di seluruh wilayah Sulawesi Utara, per Desember 2021 sudah ada 122.688 merchant pengguna QRIS.
Sebagai bentuk peningkatan suplai dan fasilitasi digitalisasi akusisi merchant pengguna QRIS menjadi langkah penting dalam meningkatkan fasilitas pembayaran bagi konsumen.
Ke depan, program pengembangan QRIS akan terus dilakukan.
Melalui Program S.I.A.P QRIS diharapkan terbentuk pasar dan pusat perbelanjaan yang Sehat, Inovatif, dan Aman pakai QRIS untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Pada tahap awal melalui program yang merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan RI, telah diimplementasikan di 51 pasar dan 45 pusat perbelanjaan di beberapa kabupaten dan Provinsi dan selanjutnya akan diperluas ke lebih banyak pasar dan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia.
Di Sulawesi Utara program ini telah dicanangkan di pasar Tanawangko dan Manado Town Square.
Melalui program tersebut, diharapkan pedagang dan pengunjung dapat terbiasa melakukan transaksi pembayaran secara digital.
Pencanangan program SIAP QRIS di Tanawangko dan Manado Town Square akan menjadi awal bagi diimplementasikannya digitalisasi di seluruh pasar rakyat dan pusat perbelanjaan di Sulut.
KEBIJAKAN MAKROPRUDENTIAL
Berikutnya terkait kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial longgar melalui penetapan kembali Rasio CCyB (Countercyclical Capital Buffer), fleksibilitas pemenuhan rasio PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) sebesar 6% dengan SBN yang dimiliki untuk direpokan kepada Bank Indonesia, serta rasio FLTV/LTV KPR/KPA sebesar 100% dan uang muka KKB sebesar 0% bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF rendah akan tetap berlaku sampai dengan akhir Desember tahun 2022.
Kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan pembiayaan perbankan seperti RIM dan transparansi suku bunga juga akan dilanjutkan dan bahkan akan diperkuat efektifitasnya dengan pengawasan makroprudensial kepada perbankan.
Kebijakan makroprudensial longgar juga akan diperluas untuk mendorong kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas sebagai bagian koordinasi kebijakan KSSK dalam pemulihan ekonomi nasional.
Rumusan dan implementasi kebijakan makroprudensial ini akan disesuaikan dengan kondisi sektor prioritas dimaksud dan kendala yang dihadapi perbankan dalam penyalurannya, antara lain dalam bentuk insentif/disinsentif GWM maupun bentuk lainnya.