BITUNG — Pergantian pejabat atau restrukturisasi terhadap 207 pejabat Pemkot Bitung, Selasa (12/7) dinilai tidak tepat. Pasalnya menurut salah satu personil LSM Lembeh Bersatu, Muzakhir Boven, pergantian yang dilakukan walikota Hanny Sondakh dan wakil walikota Max Lomban tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti pergantian Kadis Kesehatan yang menurut Boven tidak melihat program yang sementara berjalan, yakni persiapan penilaian kota sehat terhadap kota Bitung.
“Harusnya walikota dan wakil walikota mempertimbangkan hal tersebut, karena dengan adanya pergantian pejabat di Dinas Kesehatan tentu akan membawa dampak terhadap penilaian tersebut,” kata Boven, Rabu (13/7).
Boven sendiri mengkuatirkan pejabat yang baru ditunjuk menjabat Kadis Kesehatan tidak menguasai program yang sudah berjalan tersebut. Akibatnya predikat kota sehat yang sudah pernah didapatkan Pemkot Bitung terancam lepas di tahun ini, hanya karena pergantian pejabat yang tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Demikian juga pergantian Kadis Perhubungan yang jelas-jelas sangat tidak
manusiawi, karena pejabat yang bersangkutan masih sementara diluar daerah mengikuti Bimtek namun harus diganti,” ujar Boven.
Sementara itu menurut Kaban BKKD kota Bitung, Ferdinand Tangkudung, mengaku restrukturisasi pejabat yang telah dilakukan sudah melalui kajian matang Baperjakat. Serta tidak akan mengganggu program yang sementara berjalan karena pejabat yang ditempatkan dipercaya mampu melanjutkan apa yang telah diprogramkan. (en)
