AMURANG — Belum lama ini Pemkab Minahasa Selatan melakukan pengadaan mobil dinas (mobnas) di sejumlah instansi seperti Dinas PU jenis Toyota Hilux. Pengadaan ini menyusul dihadirkannya mobnas jenis Mitsubishi Pajero untuk Sekertaris Daerah (Sekda) Minsel. Namun disayangkan hadirnya sejumlah mobnas ini mulai memicu kecemburuan pada instansi lain yang hingga kini belum kebagian mobnas. Sontak mereka beranggapan ada terjadi diskriminasi mengingat usulan sama-sama telah diajukan dan disetujui anggarannya.
“Kalau mau jujur sebagaimana kebutuhan yang ada, kami juga sangat membutuhkan kendaraan operasional, karena selama ini masih tetap menggunakan kendaraan pribadi. Soal penghematan yang sering digembar-gemborkan, mengapa ada yang mendapatkan fasilitas pemerintah sedangkan yang lainya tidak. Kami rela jika peghematan dilakukan, tapi sehrusnya secara bersamaan, bukanya begitu sehingga otomatis menimbulkan kecemburuan,” ketus kepala SKPD yang meminta namanya tidak ditulis, siang tadi.
Apalagi sejumlah kepala dinas sudah menggunakan kendaraan pribadi, tapi biaya operasionalnya tidak juga dapat ditanggung kas daerah. Padahal seharusnya fasilitas tersebut tidak didapatkan, namun harus mengeluarkan biaya pribadi lagi dari pada yang telah mendapatkan fasilitas tersebut, jelas hal ini menimbulkan kecemburuan.
“Jika saja mobnas sebelumnya tidak di Dem, sehingga melangkahi aturan, maka tidak seperti ini. Kan seharusnya terlebih dahulu ada mobnas pengganti baru kemudian dapat di Dem. Nah, hal inilah yang terjadi sekarang ini banyak yang belum mendapatkan kendaraan pemerintah untuk menunjang kinerja dinas yang ada,” katanya. (ape)
Iyo eh kan ada tu oto bekas sekda da pake pake so boleh jo kase pa skpd yang ndak ada oto daripad cuma parkir d rumah dinas nintau sapa mo pake
seharusnya Pemkab Minsel jang dulu beli2 mobnas baru noh, APBD masih kurang, itu doi2 1 milyar lebe boleh pake voor laeng dulu kuak walau so tata di APBD. Pemkab banyak utang, kiapa nyandak bekeng prioritas selesaikan dulu itu utang2.