Politik dan Pemerintahan

Pemprov Terima Surat Penegasan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pemberhentian Sekkot Manado

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hari ini telah menerima tembusan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Menteri Dalam Negeri RI yang berisi permintaan kepada Menteri DalamNegeri selaku atasan tergugat (Walikota Manado) untuk memerintahkan Walikota Manado melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Manado No. 32/PEN/ G/2011/PTUN.Mdo tanggal 28 September 2011 yang pada intinya memerintahkan tergugat (Walikota Manado) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Keputusan Walikota Manado Nomor: 800/LT.08/BKD/SK/14/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Daerah Kota Manado, dan Surat PerintahWalikota Manado Nomor 800/LT.08/BKD/1397/2011 tanggal 24 Agustus 2011tentang Pengangkatan Plt. Sekretaris Kota Manado.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Manado M.Ilham Lubis, SH itu ditegaskan bahwa tindakan Walikota Manado (Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheids Daad) yang tidak taat hukum, telah mencederai penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kota Manado. Melalui surat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menegaskan bahwa seharusnya Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Walikota Manado melaksanakan Keputusan PTUN Manado tersebut dan menunda/menangguhkan pelaksanaan Pemberhentian Sekretaris Kota Manado dan Pengangkatan Plt.Sekkot Manado. Karena sampai saat ini Walikota Manado belum melaksanakan Penetapan tersebut, maka PTUN Manado menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk memerintahkan Walikota Manado melaksanakan Penetapan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Sulut berharap Walikota Manado dapat melaksanakan Penetapan PTUN Manado ini,” ujar  Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang dalam kesempatan memberikan pengarahan pada Apel Kerja Jajaran Pemprov Sulut tanggal 12 Desember di ruang Mapalus Kantor Gubernur.

ADVERTISEMENT

Gubernur menegaskan bahwa penegasan melalui surat Pemprov Sulut yang memintakan Walikota Manado untuk menarik kembali Keputusan Pemberhentian Sekretaris Kota Manado semata mata dilakukan untuk menegakkan serta melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan SK Gubernur. Oleh karena itu pembatalan SK juga harus dilakukan melalui SK Gubernur tentunya setelah mendengar pertimbangan dari Walikota atau Bupati tentang alasan pemberhentian. Apalagi pihak yang diberhentikan ternyata mengajukan gugatan dan gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN. Oleh karena itu Pemprov berharap Walikota Manado dapat melaksanakan Penetapan PTUN Manado ini untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan Sekretaris Kota Manado. (*/jrp)