
Manado, BeritaManado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak dasar warga terdampak bencana.
Sebanyak 10 pasien korban banjir bandang Siau yang tengah menjalani perawatan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou (Malalayang) menerima dokumen kependudukan berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga, Senin (12/1/2026) siang.
Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Pemprov Sulut memastikan bahwa pemulihan korban bencana tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak sipil dan administrasi kependudukan.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung di lingkungan rumah sakit, sebagai wujud pelayanan yang mendekat kepada masyarakat.
Para korban yang masih dalam proses pemulihan fisik dan psikologis tidak perlu lagi direpotkan dengan urusan administrasi, yang kerap menjadi kendala dalam mengakses layanan kesehatan lanjutan, bantuan sosial, maupun program pemulihan pascabencana.
“Kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama saat mereka berada dalam kondisi paling rentan,” ungkap Kadiscapilduk Sulut Christodharma Sondakh mewakili Gubernur saat penyerahan di RSUP.
Di ruang perawatan RSUP Malalayang, kepastian administrasi tersebut memberikan rasa aman dan harapan baru bagi para korban dan keluarga.
Identitas kependudukan yang kembali dimiliki menjadi simbol pemulihan martabat dan perlindungan hak sebagai warga negara.
Melalui langkah ini, Pemprov Sulut menegaskan bahwa penanganan bencana dimaknai secara menyeluruh mulai dari penyelamatan jiwa, perawatan kesehatan, hingga pemulihan hak-hak dasar masyarakat.
(Jhonli Kaletuang)
