Penulis: Tim Redaksi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperketat pengawasan distribusi LPG 3 Kg di seluruh wilayah Sulut. Langkah ini diambil untuk memastikan gas bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menegaskan komitmen pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan LPG 3 Kg bagi warga. Pemprov menilai kelangkaan yang terjadi di lapangan bukan karena stok kurang, melainkan akibat masalah distribusi dan lemahnya pengawasan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Jemmy Ringkuangan, A.P., M.Si., menyatakan pemerintah tidak akan menoleransi praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi gas bersubsidi.
“LPG 3 Kg adalah hak masyarakat kecil. Distribusinya harus tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” tegas Ringkuangan.
Ia menambahkan, pengawasan akan diperkuat melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Pengawasan diperketat, distribusi ditertibkan, dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa kompromi,” ujarnya.
Pemprov Sulut juga aktif berkoordinasi dengan Pertamina serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga kelancaran distribusi dan mencegah distorsi pasar hingga ke tingkat bawah.
Masyarakat diimbau membeli LPG 3 Kg hanya di pangkalan resmi. Bagi warga yang mampu secara ekonomi, pemerintah mengajak beralih ke LPG nonsubsidi demi menjaga keberlanjutan program subsidi untuk yang benar-benar membutuhkan.
