Tondano, BeritaManado.com — Agenda Rapat Koordinasi Daerah di jajaran Dewan Pimpinan Daerah, Selasa (10/5/2022) pekan depan dijadwalkan akan digelar di Kabupaten Minahasa.
Informasi tersebut dibenarkan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa Yulius Patadungan saat dikonfirmasi BeritaManado.com, Minggu (8/5/2022).
Menurut Patadungan, agenda tersebut berdasarkan Surat Undangan Nomor 012-Und/NasDem/DPD-Min/V/2022.
“Agenda ini akan melibatkan seluruh Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa dan juga dari tingkat kecamatan. Sementara yang akan hadir juga yaitu jajaran Pengurus DPW Partai NasDem,” ungkapnya.
Ditambahkannya, agenda tersebut juga sebagai langkah DPW NasDem Sulut dan DPD NasDem Minahasa untuk mempersiapkan infrastruktur partai dalam menghadapi tahapan Pemilu Legislatif, Pilpres maupun Pemikihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lama lagi akan bergulir.
“Langkah awal sebagaimana arahan dari DPP maupun DPW Partai NasDem bahwa hal pertama yang harus segera dipersiapkan adalah untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang,” ungkap Patadungan.
Tahapan tersebut sangat penting, mengingat hasil Pemilu Legislatif akan menentukan seperti apa kekuatan partai untuk menghadapi Pilpres dan Pilkada.
“Kita akan berupaya sebaik mungkin untuk mencapai batas aman capaian jumlah kursi di DPRD Kabupaten Minahasa yaitu 7. Dengan demikian pada Pilkada Minahasa akan bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi,” jelas Patadungan.
Namun dikatakan Patadungan, bahwa meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan membuka pintu koalisi, apabila memiliki kesamaan pandangan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di berbagai bidang.
“Saya sendiri secara pribadi berharap seluruh jajaran Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Minahsa tak terkecuali dengan pengurus di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk tetap menjaga soliditas,” harapnya.
Pada bagian lain, Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa Jemly Wungow bahwa seluruh peserta yang akan hadir diwajibkan mengikuti Protokol Kesehatan seperti yang ditentukan pemerintah.
(Frangki Wullur)
