Menurutnya, pengelolaan bank sampah tidak boleh hanya bergantung pada semangat individu. Harus ada sistem usaha yang mampu menjamin keberlangsungan operasional dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Bank sampah harus mulai dikelola dengan konsep bisnis sosial. Kita sudah cukup banyak menjalankan misi sosial, tetapi keberlangsungannya juga harus dijaga supaya ada penerus dan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan,” ujarnya.
Syaifudin mencontohkan praktik di Padang, ketika pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang menjadikan kepemilikan kartu tabungan sampah sebagai salah satu persyaratan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadikan ASN sebagai contoh bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan memilah dan mengumpulkan sampah.
“Awalnya mungkin terpaksa karena instruksi. Tapi setelah terbiasa, akan terbangun budaya. Praktik baik seperti ini bisa menjadi referensi bagi daerah lain,” katanya.
Ke depan, Forsepsi juga berharap setiap kantor cabang Pegadaian dapat memiliki bank sampah binaan sebagai bagian dari perluasan manfaat program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Hadir dalam forum ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SulawsI Utara, Weldie Poli; Kabid Pengelaan Sampah dan Limbah B3 DLH Manado, M. Lieke Kembuan serta jajaran Bagian TJSL Kanwil Pegadaian V Manado.
