Bangka – Keberadaan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Hingga saat ini masih terjadi “perang saudara” antara warga Desa Ehe dan Desa Kahuku terhadap aktifitas tambang pasir besi di pulau kecil tersebut.
Hal itu bisa terlihat dalam kunjungan Bupati Vonnie Anneke Panambunan dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke lokasi tambang, Rabu (27/4/2016).
Sebelum berlabuh, rombongan bupati yang menumpangi Kapal Tedong Naga milik TNI AL, dijemput warga Desa Ehe yang ingin agar PT MMP tidak ditutup.
Di tempat yang sama, warga Desa Kahuku juga meneriakan kata-kata penolakan terhadap PT MMP sehingga membuat suasana tegang bahkan nyaris bentrok antar sesama warga.
Beruntung tensi masyarakat langsung menurun ketika bupati tiba di lokasi.
Terpantau Bupati langsung mengambil alih dan mengumpulkan seluruh warga di salah satu gudang milik PT MMP.
Pada kesempatan tersebut, bupati mengajak warga untuk menyanyi dan berdoa sebelum memulai diskusi.
“Apakah masyarakat di Pulau Bangka mau mengikuti aturan atau tidak? Saya sangat mengasihi masyarakat semuanya. Namun saya harus tegas. Kalau PT MMP memiliki izin silahkan lanjut menambang disini, tapi kalau tidak memiliki izin, PT MMP harus segera keluar dari Pulau Bangka,” tegas bupati.
Atas pertanyaan tersebut, para warga yang hadir mengaku siap mengikuti aturan.
“Namun kami meminta agar pemerintah bisa memperhatikan nasib kami selanjutnya. Karena tanah dan rumah kami sudah dijual ke pihak MMP. Dan lagi, banyak masyarakat disini yang bekerja di perusahaan. Kalau perusahaan ditutup, ada banyak warga yang menganggur,” ujar Maria Antoni, warga Ehe.
Seperti diketahui, izin terhadap PT MMP telah dicabut Mahkamah Agung (MA) sejak tahun 2014 silam. Dengan demikian, PT MMP tidak lagi bisa beroperasi di Pulau Bangka karena berbenturan dengan kondisi lingkungan setempat.(findamuhtar)
