Penulis: Frangki Wullur I Manado
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bahwa penerapan Kebijakan Fiskal di Sulawesi Utara memerlukan pengawasan sesuai dengan UU HPP.
Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja ke Kantor Direktoran Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (5/5/2026).
Pada kunjungan tersebut Senator Maya Rumanir menggelar pertemuan dengan Kepala Kanwil DJPb Sulut Wahyu Prihantoro bersama jajarannya.
Bagi Maya Rumantir, kunjungan tersebut adalah bagian dari sinergitas antara lembaga legislatif dengan eksekutif untuk mengawasi kebijakan keuangan negara di Sulut.
“Saya berterima kasih atas sambutan dari DJPb Sulut. Ini adalah kunjungan kesekian kalinya di tempat ini. Pengelolaan keuangan negara adalah sesuatu yang vital, karena menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Maka dari itu pengawasannya pun harus dilakukan secara rutin,” ujar Maya Rumantir.
Semetnara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulut Wahyu Prihantoro yang didampingi jajarannya menyampaikan kepada Senator Maya Rumantir bahwa kondisi Fiskal di di Sulut ada dalam tantangan untuk efisiensi tinggi dikarenakan keterbatasan anggaran.
“Yang menjadi sorotan yaitu perlunya penghematan serta optimalisasi penyerapan anggaran agar dapat memberikan nilai guna yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam hal ini juga transpaansi tetap kami jaga termasuk dengan Ibu Senator Maya Rumantir,” ujarnya.
Ditambahkannya, pembahasan terkait penyerapan anggaran tertuju pada penggunaan di tingkat desa, dimana temuan yang ada yaitu masih ada sekitar 806 desa dengan kinerja penyerapan anggaran yang lemah.
Pada bagian yang sama, Maya Rumantir juga menuturkan bahwa pengawasan yang dilakukan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
