Penulis: Tim Redaksi
MANADO, BeritaManado.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J Rumambi, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mengambil langkah darurat yang terukur dan komprehensif menyusul gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya pada Kamis pagi, 2 April 2026.
Gempa yang berpusat di laut sekitar 129 km Tenggara Kota Bitung itu sempat memicu peringatan dini tsunami.
Kenaikan permukaan air terdeteksi di Halmahera Barat setinggi 0,3 meter dan Bitung setinggi 0,2 meter.
Satu korban jiwa telah tercatat di Kelurahan Sario Utara, Kota Manado, akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
Data Korban Harus Akurat, Jangan Hambat Bantuan
Matindas menegaskan keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah kepanikan warga akibat ancaman tsunami.
Ia secara khusus meminta BNPB segera menjalankan koordinasi lintas sektoral untuk memvalidasi data korban dan kerusakan infrastruktur secara menyeluruh.
“Kami mendesak BNPB dan tim di lapangan untuk mendata secara akurat jumlah korban, bangunan rusak, serta fasilitas umum yang terdampak. Jangan sampai ada keterlambatan data yang menghambat penyaluran bantuan,” tegas Matindas kepada BeritaManado.com, Kamis (2/4/2026).
Laporan awal di lapangan mencatat kerusakan serta sejumlah gereja dan rumah penduduk di Kabupaten Minahasa, Bitung, dan Tomohon.
Pemprov Sulut saat ini mendata dampak di 15 kabupaten/kota terdampak.
Logistik Pengungsi Jangan Berbelit Birokrasi
Matindas juga menyoroti ketersediaan bantuan logistik di titik-titik pengungsian sebagai kebutuhan mendesak yang tidak boleh tertunda.
“Masyarakat yang mengungsi ke dataran tinggi memerlukan kebutuhan dasar segera: makanan siap saji, air bersih, tenda darurat, serta obat-obatan. Logistik harus dipastikan sampai ke tangan warga terdampak tanpa birokrasi yang berbelit,” tambahnya.
Desakan ini sejalan dengan langkah Pemprov Sulut di bawah Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH yang telah mengaktifkan Posko Tanggap Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), serta menginstruksikan evakuasi warga pesisir ke titik-titik aman.
TNI/Polri dan Relawan Harus Bersinergi
Legislator yang menaruh perhatian besar pada perlindungan masyarakat di wilayah rawan bencana itu juga mendesak seluruh instansi terkait dalam upaya penanggulangan pascabencana, dengan BPBD sebagai garda terdepan.
Pemprov Sulut sendiri telah menjalankan koordinasi intensif bersama BMKG, BNPB, BPBD tingkat kabupaten/kota, serta unsur TNI dan Polri.
Gubernur Yulius Selvanus juga telah melaporkan bencana ini langsung kepada Menteri Dalam Negeri RI.
Pendampingan Psikologis untuk Anak-anak
Mengingat besarnya skala gempa, Matindas turut menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi warga terdampak, terutama anak-anak, guna mengatasi trauma mendalam yang ditimbulkan bencana.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi simpang siur dan hanya mengikuti arahan resmi dari BMKG serta otoritas terkait. Imbauan senada dengan yang disampaikan Pemprov Sulut kepada seluruh warga Sulawesi Utara.
