MANADO – Mencuat dugaan mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjalar ke DPRD Provinsi (Deprov) Sulut. Banggar DPRD Sulut yang menjalankan fungsi budgeting penetapan APBD Sulut, juga diingatkan untuk diwaspadai terjadi praktik-praktik anggaran yang tak lasim.
Penegasan ini dinyatakan personil Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (Litipikor) Sulut, Henrie Rambet saat menghubungi beritamanado, Sabtu pekan lalu.
Diisyaratkan Rambet, dugaan sindikat anggaran di daerah dengan melibatkan oknum legislator memungkinkan terjadi. Indikatornya secara kasat mata dapat dilihat dari dugaan nyambi proyek yang melibatkan personil wakil-wakil rakyat Deprov Sulut.
“Indikatornya dapat dilihat dari dugan nyambi pekerjan ke-PU-an, dan-atau pengadaan barang dan jasa lainnya,” ujar Rambet sembari mencontoh, proyek Akses Perkebunan Desa Meras tahun anggaran 2011 ini.
Meski proyek dimaksud hanya Rp199 juta atau terbilang banderol kecil, kata dia, namun indikasi keterlibatan oknum legislator Deprov Sulut terbilang kentara.
“Setelah dicek ternyata paket saluran air itu terkesan hanya khusus untuk dua rumah saja, yakni rumah oknum legislator Sulut dan rumah ibunya,” katanya enggan menyebut oknum legislator dimaksud.
Lucunya, lanjut Rambet, perusahaan pengelolah yakni PT EB diduga ada hubungan keluarga dengan oknum legislator Deprov Sulut.
“Ini dapat dikata sebagai pintu masuk kolusi-nepotisme yang sangat ditantang banyak kalangan. Dan kami tidak segan-segan akan melapor ke penegak hukum jika ada bukti-bukti kuat yang mendukung penyimpangan anggaran di daerah ini,” pungkasnya. (is)
