Ratahan, BeritaManado.com – Kecamatan Tombatu Utara menjadi daerah pertama dari rangkaian agenda kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Komisi I Bidang Pemerintahan.
Rangkaian agenda kunjungan ke seluruh kecamatan di Mitra ini dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat desa, mulai dilaksanakan pada Senin (16/12/2019).
Dalam kesempatan kunjungan Komisi I DPRD Mitra, terungkap beberapa temuan, termasuk persoalan dan kejanggalan yang ada.
“Antara lain yang kita ungkap adalah soal pelaksanaan program bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Ternyata ada di salah satu desa yang bantuan ini jatuh ke rumah aparat pemerintahan desa,” ungkap Ketua Komisi I, Artly Kountur, di hadapan para Hukum Tua, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan stakeholders lainnya yang hadir dalam kunjungan kerja ini.
Menurutnya, kalau ternyata hunian dari perangkat desa bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut itu memang tidak ada yang salah.
“Tetapi tentu tidak elok dan tidak etis kalau ternyata yang diprioritaskan adalah perangkat desa karena prinsipnya mereka adalah pelayan yang tentu yang harus diutamakan adalah masyarakat,” tandas Artly Kountur.
Adapun masalah lain yang terangkat dalam kunjungan kerja kali ini adalah soal kedudukan protokoler anggota DPRD Kabupaten Mitra.
“Kami memberikan pemahaman berdasarkan regulasi yang ada terkait dengan kedudukan dan protokoler anggota DPRD. Ini karena masih ada Hukum Tua dan aparat desa yang rupanya belum begitu paham soal ini, meskipun ada juga anggota DPRD yang sebenarnya sudah paham tetapi enggan menjalankan hal ini,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja ini juga Komisi I menggandeng instansi teknis, antara lain dari Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sementara menurutnya Inspektorat menyorot soal pendamping desa, khususnya pendamping teknis infrastruktur yang perlu ditingkatkan lagi perannya.
“Ternyata dari hasil temuan Inspektorat, banyak terjadi kekeliruan dalam disain dan perencanaan oleh karena pendamping teknis infrastruktur tak menunjukkan perannya secara maksimal. Ini juga menjadi catatan dan masukan yang penting,” sebut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Mitra ini.
Hadir dalam kesempatan kunjungan kerja ini anggota Komisi I, yakni Sophia Antou, Heedy Tumbelaka, Rasny Pontoriring, Fitria Asaha, Royke Pelleng, dan Arthur Runturambi.
Hadir pula Kadis PMD Boyke Akay, Kabid Anggaran di BKD Ruddy Kures, Irbanwil di Inspektorat Sonny Silvanus, dan Camat Tombatu Utara Helda Mokat.
(Jenly Wenur)