AMURANG – Kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, Denny Kaawoan SE. MSi mengaku sangat pesimis dengan rencana Minsel untuk meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan BPK atas APBD 2010 belum ada hasilnya.
“Kayaknya dapat WDP susah, kalian (wartawan) kan tahu apa yang membuat opini itu susah terwujud. Ditambah lagi, Minsel kayaknya belum bisa mendapat opini WDP. Sama halnya tahun-tahun sebelumnya, mana Minsel dapat opini seperti itu,” jelas Kaawoan.
Kata Kaawoan lagi, sejak tahun 2006 sampai 2009 Minsel mendapat opini disclaimer. “Namun, kalau kita ingin mendapat opini WDP pasti kita harus kerja keras. Namun, biar bagaimana pun kita sudah kerja keras. Belum pasti akan mendapat opini WDP,” tukasnya pesimis.
Memang diakuinya, bahwa Sekda Drs MC Kairupan. MSi sangat getol dengan persiapan untuk meraih WDP. “Kita lihat saja nanti, sekarang kan masih
menunggu hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD 2010,’’ ucap Kaawoan.
Disentil soal masih adanya hutang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 kepada
kontraktor yang belum terbayar. Kaawoan mengatakan, sebab itulah sehingga tahun 2011 ini, Minsel sulit meraih opini WDP BPK itu. “Memang itu yang membuat sulit dapat WDP,” tambahnya.
Kaawoan juga menyebut, bukan hanya hutang DAK 2010, tetapi ada banyak hutang Pemkab Minsel senilai Rp50 miliar lebih yang harus dibayarkan. Tetapi,
pihaknya bingung untuk menebusnya. Kemudian ditanya soal kapan hasil pemeriksaan BPK diterima Pemkab Minsel, dikatakan Kaawoan, dirinya belum mendapat informasi.
“Pemprov Sulut pemeriksaan Januari hasilnya Juli, nah kita baru periksa Juli berarti keluarnya akhir tahun atau bahkan awal tahun depan,” jelasnya membandingkan. (ape)
