Manado – Komisi Informasi Publik (KIP) memiliki tugas penting untuk menjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintah.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk pada rapat pembahasan perubahan APBD 2016 antara Komisi 1 bersama Dinas Perhubungan dan Kominfo, Rabu (28/9/2016).
“Mudah-mudahan temuan SPPD lalu tidak terulang. Kominfo memiliki tugas mengawasi dan mengarahkan,” jelas Jems Tuuk pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 Ferdinand Mewengkang dan dihadiri KadishubKominfo, Joi Oroh.
Terkait anggaran KIP dijelaskan Joi Oroh, terjadi penurunan sejak dua tahun terakhir.
“Soal KIP anggaran setiap tahun bervariasi, dua tahun terakhir cukup tinggi. 2 tahun lalu 3 M, turun 1,5 M dan sekarang 800 juta kebanyakan operasional, yang lalu besar karena pengadaan. Patokan Jatim hanya 1,5 M,” terang Oroh. (jerrypalohoon)
