Manado – Sekretaris Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulawesi Utara (Sulut), Dandrem Nipur Caroba menyatakan keprihatinan terhadap kondisi pos pengamanan di perbatasan yang dianggapnya kurang layak. Contohnya pos perbatasan di Kepulauan Miangas dan Marore.
Padahal menurutnya, perosnel TNI yang berada di pos penjagaan wilayah perbatasan tersebut menjaga kedaulatan bangsa, martabat dan harga diri bangsa. Karenanya harus dijamin keamanan, kesehatan dan kesejahteraannya.
“Kami sangat miris ketika menyaksikan pos pengamanannya mirip poskamling,” ungkapnya. Untuk itu Fokusmaker menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulut, anggota DPRD Sulut, anggota DPR RI Perwakilan Sulut dan DPD Perwakilan Sulut perlu melakukan negosiasi bersama dengan pemerintah pusat guna mendapatkan perhatian khusus bagi pembangunan di perbatasan Sulut.
“Terutama mengenai anggaran untuk mengejar keterbelakangan dan anggaran khusus untuk menjaga wilayah perbatasan,” sarannya. (risat)
