Manado, BeritaManado.com — Dosen Ilmu Politik dan Kepemiluan FISIP Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando menduga bahwa sepertinya ada kekuatan lain yang berkontestasi pada Pemilu 2024.
Menurutnya, sesuai ketentuan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa peserta Pemilu adalah Partai Politik, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota dan DPR/DPD RI.
Namun Liando menduga bahwa kemungkinan ada kekuatan lain atau kekuatan siluman yang ikut berkompetisi untuk memenangkan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Liando saat menjadi narasumber pada kegiatan yang di gelar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulawesi Utara, Selasa (14/3/2023) di Hotel Quality Manado.
Liando yang membawakan materi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Menyukseskan Pesta Demokrasi 2024, mensinyalir bahwa kekuatan siluman itu bisa jadi adalah para pemilik modal atau negara-negara asing.
Kebijakan Presiden memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan tentu sangat meresahkan para pengusaha yang selama ini berinvestasi di DKI Jakarta.
Jika ibu kota dipindahkan maka DKI Jakarta akan mulai jarang di kunjungi baik oleh masyarakat di daerah ataupun dari luar negeri.
“Jika hal itu terjadi maka pasar akan berkurang. Sektor pariwisata, hotel, transportasi dan sarana hiburan pasti akan terganggu.,” kata Liando.
Lanjutnya, para pemilik modal tentu akan terancam, sehingga kemungkinan pihak ini akan berusaha mengaggalkan kebijakan pemindahan ibu kota.
“Caranya adalah memberikan dukungan kepada calon presiden yang berpotensi menolak IKN, sementara ada sebagian pemilik modal yang bersikap berbeda,” jelasnya.
Liando mengungkapkan, mereka yang tidak keberatan pemindahan ibu kota negara, yaitu mereka yang tidak mendapat peluang usaha di Jakarta dan hendak mencari wilayah investasi baru di termasuk di IKN.
Dengan demikian dikatakan Liando, kemungkinan besar mereka yang punya peluang kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini, akan mendukung calon presiden yang hendak mempertahankan IKN baru.
“Jadi Pemilu berpotensi akan menjadi perang pemilik modal. Jika di Pilkada, modus seperti ini sudah biasa terjadi. Daerah-daerah yang memiliki kandungan alam yang besar biasanya menjadi rebutan pemilik modal untuk ikut membiayai pencalonan kepala daerah,” tandasnya.
Jika jagoannya menang maka pemilik modal itu akan berusaha mengusai pengelolaan sumber daya alam di daerah itu.
Selain keterlibatan pemilik modal, menurut Liando kemungkinan besar akan ada negara-negara asing yang berkepentingan dengan Pemilu di Indonesia.
“Pak Anies sudah beberapa kali ketemu dengan kedutaan Amerika Serikat. Terkahir bersama PKS secara kebetulan sikap pak Anies menolak pembangunan IKN,” kata Liando.
Saat ini makin gencar perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat.
Bisa jadi kedua negara ini berusaha masuk dalam arena kompetisi Pemilu agar pemenangnya sejalan dengan kepentingan ekonomi suatu negara.
Liando berharap Pemilu tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan lain selain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai Pemilu memancing konflik dan perpecahan hanya karena ambisi pihak-pihak lain.
Kita cegah jangan sampai Indonesia terpecah seperti korea timur dan dan korea selatan atau negara Yugoslavia yang bubar karena konflik Pemilu.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Inspektur Provinsi Sulut Drs Meki Onibala mewakili Gubernur dan dihadiri oleh Karo Weldie Poli, Kaban Kesbangpol Ferry Sangian, Karo Hukum Flora Krisen dan pejabat lainnya.
Sedangkan narasumber lainnya adalah Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh dan Kepala KPPN Manado Asyep Syaefudin SE ME.
(***/Frangki Wullur)