TAHUN 2018 adalah tahun politik. Tentu akan banyak peristiwa politik yang mempengaruhi atau berdampak signifikan bagi kehidupan berbangsa terutama sosial ekonomi.
Perhelatan demokrasi tersebut salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang tentu saja menguras energi.
Pilkada serentak itu akan berlangsung dalam suasana politik yang panas sejalan dengan ekskalasi suhu politik jelang pilpres 2019.
Bisa ditebak politik uang atau money politik dalam Pilkada masih begitu kental dimainkan, ditambah dengan isu-isu lainnya yakni Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), serta berita-berita hoax akan dimainkan untuk saling menjegal demi tercapainya tujuan politik negatif yakni merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.
Pilkada serentak tentu akan dimainkan sejalan dengan pemetaan kekuatan jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019. Partai politik pun ikut berperan penting dalam arah demokrasi di bangsa ini, walau partai politik itu akan mengarah kearah politik negatif yang bisa memecah belah yang arahnya jelas mempengaruhi sosial ekonomi.
Padahal politik itu bukan semata urusan para politisi yang sering memainkan peran gandanya. Politik juga bukan sebatas trik untuk merebut kekuasaan belaka. Lebih dari itu, politik idealnya adalah sarana formal dan legal mengatur dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka tidak bisa tidak dinamika politik akan diikuti dinamika sosial dan ekonomi yang akan dipertaruhkan oleh petarungan-petarungan dengan sentimen-sentimen SARA serta money politik untuk tujuan merebut kekuasaan baik dalam Pilkada maupun dalam Pilres di tahun 2019. Walau Partai Politik masih terpengaruh Undang-Undang Pemilu terkait presidential threshold.
Bagaimana di Sulawesi Utara? Nyiur Melambai (baca: Sulut) pastinya akan ikut terpengaruh secara perpolitikan nasional. Sulut juga di tahun 2018 akan menghelat beberapa Pilkada di kabupaten dan kota, seperti Pilkada kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolmong Utara, Kabupaten Talaud, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Sitaro. Dimana Partai Politik dan calon yang ada akan memainkan hal negatif yang jauh dari arti politik yang sebenarnya.
Setali tiga uang, politik nasional dirangkai dengan perpolitikan di Sulut, Pilkada di Sulut tentu akan mendominasi money politik dan isu-isu liar yang akan dimainkan Partai Politik maupun Tim Sukses dari calon-calon yang ada.
Wajah-wajah lama masih akan menghiasi wajah para calon dalam Pilkada di Sulut tersebut dengan tentunya jauh dari harapan bahwa pemimpin yang dihasilkan dalam Pilkada nantinya adalah mereka-mereka yang memang mempunyai program nyata bagi kemasyalatan masyarakat dalam kesejahteraan, melainkan pemimpin yang menghianati demokrasi sesungguhnya yang hanya terkonsentrasi dalam pencitraan menyesatkan dengan kebohongan abadi.
Catatan : Vebry T Haryadi
(***/rds)
Baca juga:
- Catatan DINO GOBEL: Spirit OLLY DONDOKAMBEY dan Antusiasme Dispar Kab/Kota
- Catatan Dino Gobel: 6 Juta Sekali Santap? Ah Terlalu Murah!
