Manado – Hampir bisa dikatakan saat ini pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) terus mengucurkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan umum di daerah-daerah kepulauan, terlebih khusus daerah terluar yang merupakan beranda terdepan NKRI.
Terkait dengan hal tersebut maka mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) minat Magister Administrasi Public (MAP) mengelar diskusi tentang wilayah perbatasan dengan topik “Antara Kebutuhan dan Keinginan”.
Menurut Rolly Ketjil yang juga mahasiswa MAP menuturkan bahwa dalam konsep atau terminologi sederhana tentang pemetaan pembangunan harus dilihat dari aspek kebutuhan dan keinginan.
“Ada sebuah manifestasi pemikiran dalam sistem pembangunan yaitu mengedepankan keinginan namun mengenyampingkan kebutuhan, padahal dalam terma pembangunan yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat bukan keinginan,” papar Rolly sapaan akrabnya.
Sementara itu Fiko Onga yang merupakan salah satu pengagas diskusi ilmiah tersebut menuturkan bahwa latar belakang terlaksananya diskusi ilmiah ini atas dasar keprihatinan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan yang sesungguhnya dapat dikatakan terdiskriminasi.
“Pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara seperti sementara dilakukan oleh pemerintah sesungguhnya tidak menjawab kebutuhan prioritas dari masyarakat yang ada di daerah tersebut, sebab hal tersebut adalah sifatnya keinginan,” papar Fiko sembari menambahkan bahwa hal tersebut juga diperlukan sebagai akses menuju daerah terluar.
“Saat ini yang terpenting yaitu bagaimana mampu menjawab kebutuhan mereka, seperti peralatan dari alat-alat nelayan yang tradisional di eksplorasi ke semi modern, hal ini guna menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat,” jelas Fiko yang merupakan salah satu pemakalah.(jkf)