Pemprov Sulut

Gubernur Yulius Selvanus Ubah Peran Penyuluh: Bukan Sekadar Dampingi Petani

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memberikan sambutan pada Rakerda Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian Sulut.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus saat memberikan sambutan pada Rakerda Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Provinsi Sulawesi Utara di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (20/8/2026).

Penulis: Tim Redaksi

MANADO, BeritaManado.com – Di tengah ancaman kekeringan yang mulai menekan sektor pertanian Sulawesi Utara, Gubernur Yulius Selvanus meminta penyuluh pertanian mengubah cara kerja.

Penyuluh tidak lagi cukup hadir sebagai pendamping petani. Mereka harus menjadi penggerak inovasi, penghubung hilirisasi, sumber data pemerintah sekaligus pemersatu kelompok tani.

ADVERTISEMENT

Pesan itu disampaikan Yulius Selvanus saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Provinsi Sulawesi Utara di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (20/8/2026).

Penekanan tersebut menjadi penting karena sektor pertanian Sulut sedang menghadapi tekanan akibat kemarau panjang.

Pemberitaan sejumlah media pada hari yang sama menyebut sedikitnya delapan daerah di Sulut menghadapi persoalan kekeringan dan krisis air. Bahkan, Gubernur Yulius Selvanus menyebut hampir 1.000 hektare lahan telah terdampak kekeringan hingga terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Situasi tersebut membuat peran penyuluh di lapangan tidak bisa lagi dipandang sebatas menyampaikan informasi teknis kepada petani.

Empat Peran Baru Penyuluh

Dalam sambutannya, Yulius meminta penyuluh pertanian Sulawesi Utara menjalankan setidaknya empat fungsi strategis.

Pertama, menjadi penggerak inovasi.

Penyuluh diminta memperkenalkan teknologi dan metode pertanian yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas, termasuk penggunaan drone penyemprot, alat dan mesin pertanian serta pupuk organik.

Kedua, menjadi pendamping hilirisasi.

Pendampingan tidak boleh berhenti ketika petani selesai memanen. Penyuluh harus membantu kelompok tani agar hasil produksi memiliki akses pasar dan memberikan nilai tambah bagi petani.

Ketiga, menjadi penjaga data.

Yulius menempatkan penyuluh sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan. Karena itu, informasi mengenai luas tanam, luas panen, puso, harga komoditas hingga kendala yang dihadapi petani harus dilaporkan secara akurat dan terkini.

Keempat, menjadi pemersatu petani.

Penyuluh diminta merangkul petani milenial, perempuan tani serta berbagai kelompok petani.

Yulius juga meminta Gapoktan diperkuat sebagai korporasi petani sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat.

“Dekatlah dengan petani, dengar keluhannya, bantu carikan solusinya. Karena jika petani sejahtera maka Sulawesi Utara sejahtera,” tegas Yulius.

Dari Produksi ke Kesejahteraan

Bagi Yulius, pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada target peningkatan produksi.

Ia mengingatkan agar peningkatan produksi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Jangan sampai produksi meningkat, tetapi petaninya tetap miskin. Jangan sampai lahan kita luas, tetapi pangan masih bergantung dari luar daerah,” ujarnya.

Ia juga ingin mengubah persepsi generasi muda terhadap sektor pertanian.

Menurutnya, pertanian harus diposisikan sebagai sektor yang modern, produktif, menguntungkan dan membanggakan.

Pandangan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah daerah untuk memperkuat swasembada pangan Sulawesi Utara.

Dukungan kepada petani, kata Yulius, harus menyentuh seluruh rantai produksi, mulai dari benih dan pupuk, irigasi, mekanisasi, pembiayaan hingga kepastian pasar.

Teknologi, data, inovasi dan digitalisasi juga harus menjadi bagian dari pertanian masa depan.

Kekeringan Memaksa Cara Kerja Berubah

Ancaman kekeringan menjadi salah satu alasan mengapa perubahan pola kerja tersebut semakin mendesak.

Dalam sambutan yang disampaikan pada Rakerda, Yulius menyoroti fenomena El Nino ekstrem yang disebut berlangsung sejak akhir Mei hingga Agustus 2026.

Dokumen sambutan menyebut delapan daerah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) yang panjang dan kondisi tersebut berdampak terhadap lingkungan, kesehatan hingga perekonomian.

Sejumlah langkah yang didorong pemerintah antara lain pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi pengelolaan air, percepatan tanam menggunakan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam serta penguatan koordinasi.

Langkah itu sebenarnya bukan hal baru. Pada Juli 2026, Pemprov Sulut telah menyampaikan strategi menghadapi dampak kemarau, termasuk pemetaan wilayah rawan, pemanfaatan informasi cuaca BMKG, rehabilitasi jaringan irigasi, embung, sumur air, pompanisasi dan penggunaan varietas tahan kekeringan.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan tekanannya semakin nyata.

Karena itu, Rakerda kali ini tidak sekadar menjadi forum menyusun program pertanian, tetapi juga momentum memperkuat sistem respons di lapangan.

NTP Sulut 129,56

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat indikator positif dari sisi kesejahteraan petani.

Dalam sambutannya, Yulius menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara pada Agustus 2026 berada di angka 129,56.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan daya beli petani meningkat karena pendapatan petani lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya.

Pertumbuhan ekonomi Sulut pada Triwulan II 2026 juga disebut mencapai 5,42 persen secara tahunan, sementara sektor pertanian menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar kedua dari sisi lapangan usaha dengan angka 0,94.

Bagi pemerintah daerah, capaian tersebut harus dijaga agar tidak tergerus oleh ancaman kekeringan dan gangguan produksi.

Penyuluh Jadi Garda Terdepan

Di sinilah Yulius menempatkan penyuluh sebagai bagian penting dari sistem pertanian Sulawesi Utara.

Bukan hanya menyampaikan program dari pemerintah kepada petani, tetapi juga membawa persoalan petani kembali ke meja pemerintah sebagai bahan pengambilan kebijakan.

“Data yang akurat dari Bapak/Ibu akan menjadi dasar kebijakan kami,” kata Yulius.