Berita Utama

El Nino Panjang Mengintai Minut, Joune Ganda Siapkan Skenario Hadapi Krisis Air Bersih

El Nino Panjang Mengintai Minut, Joune Ganda Siapkan Skenario Hadapi Krisis Air Bersih
Joune Ganda bersama Kevin Lotulung memberikan keterangan kepada wartawan terkait kesiap-siagaan Pemkab Minut menghadapi kemarau panjang. Foto: BeritaManado

Penulis: Alfrits Semen

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mulai menyiapkan skenario menghadapi ancaman krisis air bersih sebagai dampak kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan pemerintah tidak ingin menunggu sampai kondisi kekeringan semakin parah.

Sejumlah langkah antisipasi telah mulai dilakukan, termasuk perbaikan jaringan irigasi hingga persiapan pembangunan sumur bor di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kesulitan air.

Pernyataan itu disampaikan Joune Ganda usai rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan di Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (18/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Kevin William Lotulung.

Menurut Joune Ganda, langkah antisipasi tersebut penting dilakukan karena berdasarkan laporan BMKG, kondisi El Nino diperkirakan berlangsung cukup panjang hingga awal 2027.

“Pertama, saat ini dari bulan lalu kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita sedang mengaktifkan atau melakukan perbaikan-perbaikan irigasi,” ujar Joune Ganda.

Selain pembenahan irigasi, Pemkab Minut juga mulai menyiapkan pembangunan sumur bor untuk memastikan ketersediaan sumber air apabila kekeringan semakin meluas.

“Kita akan mendapatkan bantuan juga dari pemerintah pusat,” katanya.

Joune menjelaskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahkan telah meminta pemerintah daerah memetakan lokasi-lokasi yang membutuhkan dukungan sumur bor.

“BPBD juga sudah menanyakan kepada kita titik-titik mana saja yang perlu dibantu untuk bisa ada sumur bor. Ini adalah langkah antisipasi kita,” jelasnya.

Kekhawatiran pemerintah tidak hanya menyangkut ketersediaan air bersih.

Joune Ganda menyebut kemarau panjang juga berpotensi memberikan efek berantai terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Terlebih, Minahasa Utara saat ini tengah berada dalam kondisi inflasi yang relatif terkendali.

Bahkan, menurut Joune, dalam rapat pengendalian inflasi yang diikutinya pada Selasa pagi, Minut tercatat sebagai daerah dengan capaian terbaik secara nasional.

Karena itu, gangguan terhadap produksi pangan akibat kekeringan harus diantisipasi sejak dini.
“Ini akan memberikan multiplier effect, dampak yang berat,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila musim panas berkepanjangan menyebabkan produksi pangan menurun, pemerintah akan menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan ketersediaan bahan pangan sekaligus menjaga laju inflasi.

“Ini sangat mengkhawatirkan kalau misalnya kita menghadapi musim panas ini kemudian output produksi pangan kita terganggu. Waduh, ini akan repot kita untuk menjaga laju inflasi,” bebernya.

Untuk memperkuat langkah mitigasi, Pemkab Minut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan.
Status tersebut berlaku mulai 18 Agustus 2026 hingga 31 Januari 2027.

Joune mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan sejumlah indikator, termasuk laporan BMKG mengenai potensi El Nino berkepanjangan serta kondisi faktual di lapangan.

Dalam satu bulan terakhir, BPBD Minut telah menerima laporan sedikitnya 47 titik kebakaran yang terjadi pada lahan, hutan maupun pekarangan.

Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena periode kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun depan.

Selain kekeringan, Minut juga menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem dan angin kencang yang berkaitan dengan aktivitas siklon.

Dengan status siaga darurat, pemerintah bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder terkait memiliki landasan yang lebih kuat untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan di lapangan.

Joune secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan.

Ia meminta masyarakat tidak ceroboh, terutama dalam kondisi cuaca yang sangat kering karena api akan jauh lebih mudah menyebar dan memicu kebakaran lahan maupun hutan.

“Ini perlu kita lakukan adanya sedikit pengawalan juga dari TNI-Polri agar masyarakat juga bisa lebih taat dalam melakukan langkah-langkah untuk tidak ceroboh dalam melakukan pembakaran hutan. Banyak yang buka lahan menggunakan metode pembakaran, ini sudah dilarang,” tandasnya.