Bitung, BeritaManado.com – Fenomena politik pelampung mulai diterapkan sejumlah pejabat Pemkot Bitung.
Menurut pemerhati pemerintahan, Muzaqhir Boven, fenomena politik pelampung itu mulai muncul pasca Pilwalkot 2020 untuk menyelamatkan jabatan para pejabat.
“Jika di Pilkada lalu marak dengan ASN berpolitik praktis, kini mulai dengan berpolitik pelampung,” kata Muzaqhir, Senin (11/01/2021).
Politik pelampung yang dimaksudkan Muzaqhir adakah upaya sejumlah pejabat Pemkot Bitung untuk mengamankan atau mendapat jabatan dari calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, Maurits Mantiri-Hengky Honandar.
“Ibaratnya kapal sudah tenggelam, para ASN mencari selamat sendiri-sendiri menggunakan pelampung,” katanya.
Fenomena itu kata dia, adalah hal yang lumrah di jajaran ASN usai pemilihan kepala daerah dengan tujuan mendapatkan jabatan yang diinginkan.
Apalagi menurutnya, sudah suatu kewajaran setiap kepemimpinan baru pasti akan melakukan perombakan kabinet sehingga moment itu dimanfaatkan untuk mencari ataupun meloby jabatan.
“Selama pejabat itu betul-betul memiliki SDM yang sesuai dengan jabatan yang diincarnya, saya rasa sah-sah saja. Tapi itu semua dikembalikan ke Pak Maurits-Hengky dan mereka berdua tahu mana calon pejabat yang berpolitik pelampung,” katanya.
Menanggapi apa yang disampaikan Muzaqhir, Maurits hanya tersenyum dan menyatakan itu hanya penilaian pribadi yang butuh pembuktian.
“Namanya juga pendapat itu sah-sah saja apalagi sampai menggunakan istilah. Tapi intinya terlalu dini untuk membahas soal penempatan pejabat dan jangan berandai-andai karena pemerintahan Max-Maurits masih berjalan sampai saat ini,” katanya.
(abinenobm)