Manado – Penarikan Victor Mailangkay dari keanggotaan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut mendapat tanggapan sesepuh Partai Golkar AHJ Purukan. Menurut om Ari, sapaan akrab mantan anggota Deprov ini, penarikan Mailangkay dari alat kelengkapan DPRD merupakan sanksi organisasi yang harus dihormati.
“Iya namanya organisasi tentu memiliki mekanisme termasuk sanksi bagi kader yang melanggar disiplin partai. Soal dukungan pak Victor terhadap capres yang tidak direkomendasi Partai Golkar adalah hak pribadi namun hak partai juga harus dihargai,” tukas Purukan kepada BeritaManado.com, Selasa (12/8/2014).
Meski begitu Purukan menyoroti keputusan pergantian di akhir masa jabatan anggota DPRD sudah tidak efektif. “Tentu dari aspek manfaat keputusan penarikan saudara Victor Mailangkay dari alat kelengkapan sudah terlambat karena masa tugas tak lebih satu bulan. Kedepan harus lebih cermat agar tidak menimbulkan polemik internal,” tukas Purukan. (jerrypalohoon)
