Negara abai itu juga diperkuat dengan penunjukan Menkominfo. Periode kedua Presiden Joko Widodo, posisi menteri awalnya dijabat Johnny G Plate. Namun pada 2023, Plate harus menanggalkan jabatannya karena tersandung kasus korupsi BTS 4G yang mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah.
Plate memiliki latar belakang pengusaha alat pertanian sebelum terjun ke dunia politik. Dia pernah menjadi anggota DPR RI, hingga kemudian menjabat sekretaris jenderal partai NasDem, lalu dilantik sebagai Menkominfo pada 23 Oktober 2019. Partai NasDem diketahui salah satu partai koalisi pro Jokowi.
Posisi Plate kemudian diganti oleh Budi Arie hingga saat ini. Budi merupakan ketua Relawan Pro Jokowi atau Projo.
“Menteri di Kominfo dalam beberapa periode ini kan sepertinya giveaway,” ujar Nenden.
“Karena menteri-menteri yang dipilih atau yang ditunjuk presiden itu adalah menteri-menteri yang merupakan bagian dari jatah partai atau relawan. Yang memang tidak memiliki kompetensi terhadap isu-isu digital, atau isu-isu teknologi informasi secara umum,” sambungnya.
Tak Sejalan dengan Digitalisasi
Nenden berpandangan, mengabaikan keamanan siber dan menkominfo yang tidak kompeten bertolakbelakang dengan program pemerintah yang mengembar-gemborkan digitalisasi.
Sebagaimana diketahui, program digitalisasi beberapa kali disinggung Presiden Jokowi. Ketika sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022, Jokowi mendorong transformasi digital demi masa depan perekonomian. Jokowi memaparkan tiga hal penting yang harus difokuskan, yakni kesetaraan akses digital, literasi digital, dan kemananan digital.
“Tapi sayangnya itu tidak direfleksikan terhadap penentuan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan,” tuturnya.
Pakar siber dari Communication & Information System Security Research Center atau CISSReC, Pratama Dahlian Persadha menilai, seharusnya menkominfo berasal dari kalangan profesional, mengingat era digital yang semakin kompleks.
Dia menegaskan, ruang siber adalah medan perang yang tak terlihat, tapi memiliki pengaruh sangat besar. Posisi pemimpin Kominfo yang memiliki kompetensi tinggi sangat krusial.
“Sehingga memerlukan pemimpin yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait,” kata Pratama kepada Suara.com.
Dengan memiliki kemampuan yang memadai, pemimpin Kominfo setidaknya harus mampu merespons dengan cepat dan tepat mengidentifikasi, menganalisis, serta merespons ancaman siber. Kemudian mampu membuat regulasi yang memperkuat keamanan dan perlindungan siber.
Selain itu, harus mampu membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan. Hal itu menjadi penting, kata Pramata, karena keberhasilan dalam menjaga keamanan siber nasional bergantung pada kemampuan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.
Kelemahan Kemananan Siber
Pratama mengemukakan kerentanan serangan siber di Indonesia. Penyebab utama, kualitas sumber daya manusia atau SDM yang rendah. Hal itu berkaitan dengan kepedulian terhadap perlindungan siber, khususnya karyawan di lembaga terkait dan mitra yang menjadi pihak ketiga.
Pengamanan dan perlindungan siber tak bisa hanya bergantung pada sisi infrastruktur serta perangkat keamanan.
“Tak jarang serangan siber yang terjadi berawal dari diretasnya pc/laptop karyawan, atau didapatkanya data kredensial karyawan melalui serangan phising,” ucapnya.
Pratama menambahkan, meski sistem perlindungan siber yang digunakan paling mutakhir dan canggih, menjadi percuma bila tak diiringi dengan pengetahuan SDM yang memadai soal kemanan.
“Karena masih memiliki celah untuk masuknya sebuah serangan,” tuturnya.
