LINGKUNGAN HIDUP – Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dikhawatirkan tidak akan tercapai jika pemerintah tidak serius membuat kebijakan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pasalnya perubahan iklim yang merupakan faktor penting dalam pemiskinan warga, namun kelompok masyarakat rentan seperti nelayan, petani dan kaum miskin perkotaan belum memiliki pengetahuan yang memadai.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Nasional Penanggulangan Kemiskinan; Responsi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas yang berlangsung selama dua hari di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/6) dan Kamis (9/6).
“Program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan bisa gagal jika perubahan iklim diabaikan. Pemerintah mesti memasukkan antisipasi perubahan iklim dalam strategi penanggulangan kemiskinan,” kata Putut Gunawan, Koordinator Kaukus17++, sebuah jaringan LSM yang menyelenggarakan acara tersebut.
Putut mengibaratkan, faktor perubahan iklim terhadap penanggulangan kemiskinan sebagaimana krisis ekonomi makro di akhir tahun 1990-an. Ketika itu, berbagai usaha kecil yang tumbuh, hancur. Menurut Putut, kenyataan itu bukan tidak mungkin berulang dalam skala dan level yang berbeda.
“Perubahan musim dapat memacetkan siklus produksi dan pada akhirnya memunculkan penurunan kualitas daya beli dan kualitas pemenuhan kebutuhan hidup minimal,” ujarnya.
Gagal panen karena serangan hama atau ketidakmenentuan cuaca atau nelayan tidak bisa melaut karena terhalang ombak besar dalam skala waktu yang cukup lama merupakan dampak perubahan iklim. Putut mengatakan, sebelum berbagai masalah yang muncul akibat perubahan iklim terakumulasi menjadi masalah akut, pemerintah mesti waspada.
“Selama ini, masyarakat juga cenderung mengabaikan masalah perubahan iklim karena ketiadaan informasi yang memadai,” kata Putut.
Maklumat Manado Musyawarah Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang diikuti 115 peserta dari 11 propinsi itu ditutup dengan pembacaan Maklumat Manado, pada Kamis (9/6) malam. Maklumat tersebut berisikan sembilan butir yang merupakan kesepakatan bersama para peserta. Salah-satunya adalah desakan agar pemerintah segera melaksanakan sistem jaminan sosial nasional untuk seluruh warga sesuai dengan amanat konstitusi.
Selain itu, dalam Maklumat Manado juga dinyatakan, “menuntut kepada pemerintah untuk secara serius mengantisipasi perubahan iklim dengan cara menyediakan informasi dan melakukan edukasi seluas-luasnya melalui media dan pendekatan yang sesederhana mungkin,”
Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) Sulut, Rignolda Djamaludin mengatakan, penyediaan informasi mengenai perubahan iklim dan pendidikan mengenai dampak perubahan iklim menjadi tekanan, dikarenakan selama ini warga tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai hal itu. Padahal, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup besar dan telah dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).
“Penyediaan informasi yang sederhana misalnya bagaimana nelayan atau petani mendapatkan informasi mengenai perubahan cuaca dalam jangka waktu tertentu untuk skala lokal sehingga mereka tidak akan salah tanam, nelayan juga tidak akan salah musim. Pemerintah memiliki BMKG, yang bisa memprediksikan cuaca dalam jangka waktu tertentu sehingga sebenarnya akan diketahui ke depan tanaman apa cocok, varietas apa yang pas dan sebagainya,” tuturnya.
Dia menambahkan, hal yang tak kalah pentingnya dalam mengatasi kemiskinan berkaitan dengan perubahan iklim adalah sikap pemerintah agar menolak pemanfaatan sumber daya alam yang merusak lingkungan dan menghambat akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alat tersebut.
“Hentikan reklamasi pantai, eksploitasi hutan, pengalihan lahan pertanian dan sebagainya,” ujarnya. (***)
Kontak person untuk tambahan informasi :
Putut Gunawan 08156724764 (Koordinator Seknas Kaukus17++/Ketua Panitia).
Suci Handayani 081578103006 (Wakil Ketua Panitia Munas).
Rignolda Djamaluddin 085256658559 (Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional – ANTRA Sulut) SC Munas.
