Aceh, BeritaManado.com — Terkait permasalahan 37 pekerja outsourcing PT Pertamina (Persero), Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), mengambil langkah untuk mencari solusi terbaik.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Aceh, fokus pembahasan yaitu mengenai belum adanya realisasi kompensasi.
Salah satu Anggota BAP DPD RI Senator Dr Maya Rumantir MA PhD, mengatakan bahwa langkah yang ditempuh pihak PT Pertamina dalam menyelesaikan masalah tersebut, setelah berproses sekian lama.
“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah digelar pada 16 Juni 2016 lalu. Dasar dari apa yang dilakukan BAP DPD RI ini adalah bahwa adanya pengakuan dari pekerja itu sendiri adanya hal yang tidak wajar,” ungkap Senator Maya Rumantir.
Adapun yang dialami pekerja menurut Senator Maya Rumantir beragam, mulai dari skorsing, dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja dengan rentang waktu sejak 18 Januari 2012 sampai sekarang.
Pengaduan para pekerja itu juga karena kewajiban memberikan kompensasi dari perusahaan belum terealisasi dan akhirnya meminta bantuan BAP DPD RI.
BAP DPD RI sendiri menaruh harapan besar bahwa apa yang sudah menjadi kewajiban perusahaan dalam hal ini PT Pertamina, dapat direalisasi.
Peran BAP DPD RI membuahkan hasil menggembirakan, dimana proses dialog berjalan baik dengan hasil bahwa PT Pertamina bisa merekrut pekerja yang dirumahkan dan di PHK dengan kualifikasi masih berusia produktif
“Semoga kesepakatan yang sudah disetujui ini dapat direalisasikan. Dengan demikian akan tercipta iklim kerja yang baik dan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan dengan tenaga kerjanya,” harap Senator Maya Rumantir.
Adapun pertemuan tersebut dilaksanakan pada 22 – 24 Juni 2022 yang melibatkan unsur BAP DPD RI, pemerintah setempat dan perwakilan para pekerja itu sendiri.
(Ftangki Wullur)
