Jakarta – Pertemuan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, tentang persoalan tenaga Honorer dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Rapat Komite I dan Komite III DPD-RI bersama Menpan RB dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komite I DPD-RI Benny Rhamdani, Rabu (21/01/2014) siang di gedung DPD RI, mendesak Menpan RB mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS serta perhatian terhadap nasib tenaga honorer di pusat maupun daerah.
DPD-RI mengusulkan agar Kemenpan RB dapat memformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus dalam CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebijakan khusus dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Kami mengajukan beberapa poin terkait dengan CPNS dan tenaga honorer baik di pusat maupun di daerah. Tujuannya semata – mata untuk membuat lebih baik lagi baik sistem rekrutmen dan lebih transparan,” terang Rhamdani.
Brani sapaan akrabnya menegaskan, Menpan dalam melakukan program di setiap daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi agar selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan DPD-RI. Begitu juga dengan pemerintah di daerah, DPD akan terus memantau dan mendorong sehingga tercipta pemerintah yang bersih.
“Komite I dan Komite III sebagai representasi daerah akan turut mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” pungkas putra daerah yang mengharumkan nama Sulut di kancah politik nasional ini. (**/jerrypalohoon)
Jakarta – Pertemuan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, tentang persoalan tenaga Honorer dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Rapat Komite I dan Komite III DPD-RI bersama Menpan RB dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komite I DPD-RI Benny Rhamdani, Rabu (21/01/2014) siang di gedung DPD RI, mendesak Menpan RB mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS serta perhatian terhadap nasib tenaga honorer di pusat maupun daerah.
DPD-RI mengusulkan agar Kemenpan RB dapat memformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus dalam CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebijakan khusus dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Kami mengajukan beberapa poin terkait dengan CPNS dan tenaga honorer baik di pusat maupun di daerah. Tujuannya semata – mata untuk membuat lebih baik lagi baik sistem rekrutmen dan lebih transparan,” terang Rhamdani.
Brani sapaan akrabnya menegaskan, Menpan dalam melakukan program di setiap daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi agar selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan DPD-RI. Begitu juga dengan pemerintah di daerah, DPD akan terus memantau dan mendorong sehingga tercipta pemerintah yang bersih.
“Komite I dan Komite III sebagai representasi daerah akan turut mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” pungkas putra daerah yang mengharumkan nama Sulut di kancah politik nasional ini. (**/jerrypalohoon)