Tomohon – Jajaran Pemerintah Kota Tomohon diimbau untuk mewaspadai surat palsu mengatasnamakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Demikian diungkapkan Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak melalui Kabag Humas Pemkot Tomohon Ruddie Lengkong SSTP kepada sejumlah wartawan belum lama ini. “Ya. Kita telah menerima dan telah menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor 7303/Ses/11/2012 tentang surat palsu yang mengatasnama kementerian ini seperti yang terjadi di Desa Maelang Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara,” ujarnya.
Dikatakan Lengkong, Kementerian PPN/Bappenas tidak pernah mendistribusikan dan/atau menawarkan pendistribusian dana/anggaran alokasi desa kepada pemerintah daerah manapun sesuai dengan edaran yang di terima. Hal ini harus diperhatikan para camat dan lurah-lurah agar tidak terjadi penipuan yang mengatasnamakan kementerian tersebut.
“Dan untuk mempertegas imbauan ini, Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Administrasi Hubungan dan Kemasyarakatan juga telah menindaklanjuti dengan membuat surat edaran yang nantinya akan didistribusikan ke kantor-kantor kecamatan dan nantinya camat meneruskan kepada para lurah di wilayahnya masing-masing. Sekali lagi guna menghindari upaya penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dimohon kepada para camat dan lurah se-Kota Tomohon untuk tidak menanggapi surat tersebut,” tegasnya.
Ditambahkannya, apabila ada pihak yang menerima surat-surat atau pihak-pihak yang mengaku dan mengatasnamakan Kementerian PPN/Bappenas mohon melakukan klarifikasi secara langsung untuk memastikan kebenarannya. “Dengan menghubungi Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementrian PPN/Bappenas di nomor telepon 021-31934283 dan faks. 021-31901154,” pungkasnya. (req)
Tomohon – Jajaran Pemerintah Kota Tomohon diimbau untuk mewaspadai surat palsu mengatasnamakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Demikian diungkapkan Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak melalui Kabag Humas Pemkot Tomohon Ruddie Lengkong SSTP kepada sejumlah wartawan belum lama ini. “Ya. Kita telah menerima dan telah menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor 7303/Ses/11/2012 tentang surat palsu yang mengatasnama kementerian ini seperti yang terjadi di Desa Maelang Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara,” ujarnya.
Dikatakan Lengkong, Kementerian PPN/Bappenas tidak pernah mendistribusikan dan/atau menawarkan pendistribusian dana/anggaran alokasi desa kepada pemerintah daerah manapun sesuai dengan edaran yang di terima. Hal ini harus diperhatikan para camat dan lurah-lurah agar tidak terjadi penipuan yang mengatasnamakan kementerian tersebut.
“Dan untuk mempertegas imbauan ini, Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Administrasi Hubungan dan Kemasyarakatan juga telah menindaklanjuti dengan membuat surat edaran yang nantinya akan didistribusikan ke kantor-kantor kecamatan dan nantinya camat meneruskan kepada para lurah di wilayahnya masing-masing. Sekali lagi guna menghindari upaya penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dimohon kepada para camat dan lurah se-Kota Tomohon untuk tidak menanggapi surat tersebut,” tegasnya.
Ditambahkannya, apabila ada pihak yang menerima surat-surat atau pihak-pihak yang mengaku dan mengatasnamakan Kementerian PPN/Bappenas mohon melakukan klarifikasi secara langsung untuk memastikan kebenarannya. “Dengan menghubungi Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementrian PPN/Bappenas di nomor telepon 021-31934283 dan faks. 021-31901154,” pungkasnya. (req)