Steven Lawendatu
Sangihe, BeritaManado.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe melalui Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah (BKDD) akan memberlakukan Manejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
Kepala BKDD Steven Lawendatu, S STP kepada sejumlah wartawan, Senin (26/1/2019) mengatakan. Menurut Dia, penerimaan P3K akan dilakukan dalam dua tahap. Dimana, pendaftaran dan tes itu sama dengan tes CPNS.
“Untuk tes tahap pertama ini dikususkan bagi tenaga honorer yang sudah termasuk dalam kategori K2, serta pegawai pemerintah yang telah memiliki MoU dengan Pemkab seperti tenaga penyuluh. Sedangkan untuk pendaftaran dan tesnya itu akan dilakukan seperti penerimaan CPNS,” kata Lawendatu.
Lanjut Lawendatu, nantinya untuk pendaftaran tes P3K ini, juga sama dengan pendaftaran CPNS secara online.
“Begitu juga dengan pendaftaranya secara online di situs BKN yang resmi, jadi ada tiga tes yang akan diikuti yaitu tes administrasi, kompetensi bidang dan wawancara,” jelasnya.
Dijelaskanya, bahwa pihak BKDD Sangihe sendiri tinggal menunggu masing-masing OPD, untuk memasukan jumlah kebutuhan pegawai di masing-masing OPD dan untuk pusat tinggal menunggu Juklak (petunjuk pelaksanaan).
“Untuk jumlah yang akan diterima kami tinggal menunggu permintaan dari masing masing OPD dalam penyusunan Anjab, baru bisa ditetapkan berapa yang akan diterima untuk memenuhi permintaan kebutuhan pegawai, dan sekarang kami juga sedang menunggu juklak dari pusat,” ungkap Dia.
Yang menjadi masalah tambah Dia, itu tentang gaji para P3K ini, bila menurut petunjuk dari pusat itu akan dibebankan ke Daerah masing-masing.
“Kemarin kami baru balik dari mengikuti sosialisasi terkait Penerimaan P3K, dan yang menjadi keluhan dari semua peserta atau utusan daerah adalah terkait gaji. Sehingga dalam pengeluhan agar gaji ini dibebankan ke pusat bukan daerah,” terangnya.
(Christian Abdul)
