Tondano, BeritaManado.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama – sama mendorong percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Minahasa.
BSKDN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa berusaha merumuskan strategi kebijakan yang tepat guna meningkatkan capaian universal coverage jamsosnaker di daerah Kabupaten Minahasa.
Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean dalam keterangannya di Kantor Bupati Minahasa mengatakan, upaya itu guna memperkuat perlindungan bagi pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin ekstrem baru.
“Penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada bulan Maret 2024 sebesar 0.84 persen. Oleh karena itu, penting bagi kita mendorong peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi kebijakan yang tepat,” kata Noudy.
Hal itu dikatakannya saat membuka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Auditorium Kantor Bupati Minahasa.
Ia menyebutkan sejumlah tantangan dalam pencapaian universal coverage jamsosnaker, beberapa di antaranya terkait dengan belum optimal dukungan regulasi, keterbatasan anggaran daerah, dan minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Selain itu, dia menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih rendah.
Pemerintah, lanjut Noudy, sebetulnya telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong pencapaian universal coverage jamsosnaker seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat verifikasi kepesertaan, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan,” jelas Noudy.
Dalam kesempatan yang sama, Noudy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa karena daerah ini dapat meningkatkan universal coverage jamsosnaker bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui skema program ASN Peduli dimana setiap ASN menyisihkan pendapatannya untuk menanggung iuran peserta informal yang masuk kategori miskin ekstrem.
Sementara itu, Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Tondano, Merry Taroreh mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan turut membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui program Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.
“Ketika terjadi risiko kecelakaan kerja ataupun kematian pada pencari nafkah atau tulang punggung keluarga minimal ahli waris yaitu istri ataupun anak masih mendapatkan uang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dipakai untuk bertahan hidup maupun untuk modal usaha sehingga tidak menimbulkan kemiskinan ekstrem berkelanjutan,” kata Merry.
(***/srisurya)
