Manado, BeritaManado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menegaskan pelaksanaan Pemantauan Adipura Tahun 2025 yang akan berlangsung di seluruh kabupaten/kota.
Hal ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, S.IP, M.M.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Lingkungan Hidup serta surat Plt. Direktur Penanganan Sampah yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara profesional dan berkelanjutan.
Dalam pemantauan Adipura kali ini, ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan:
Pendampingan TPA akan dilakukan bersamaan dengan proses penilaian.
Tim pemantau terdiri dari unsur KLH/BPLH dan Pemerintah Provinsi.
Penilaian fokus pada partisipasi masyarakat, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pengoperasian TPA dengan sistem sanitary landfill atau controlled landfill.
Mekanisme penilaian akan lebih transparan dan objektif, bahkan nominasi kota akan diumumkan di laman resmi KLH.
Fungsi Adipura ditegaskan sebagai instrumen pengawasan kinerja Pemda dalam hal anggaran, SDM, dan fasilitas pengelolaan sampah.
Adapun peringkat Adipura tahun ini dibagi menjadi empat kategori: Adipura Kencana, Adipura, Sertifikat, dan Predikat Kota Kotor.
Yang paling ditekankan, seluruh kabupaten/kota dilarang keras mengoperasionalkan TPA dengan sistem open dumping dan wajib memastikan daerahnya bebas dari TPS liar.
“Pemantauan Adipura bukan hanya soal penghargaan, tetapi menjadi cermin nyata kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan kota yang bersih, sehat, dan teduh,” tegas Tahlis Gallang dalam surat edarannya.
Dengan adanya instruksi ini, Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Utara diminta memberi perhatian serius agar pengelolaan sampah di daerah masing-masing berjalan optimal dan berkelanjutan.
(Jhonli Kaletuang)
