Manado, BeritaManado.com — Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan PD Pasar Manado baru-baru diapresiasi oleh Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Unsrat Manado, Stanley Kho Walandouw, SE, M.Si. Ak. CA.
Namun kata Stanley Walandouw, jangan sampai tindakan itu hanya pencitraan semata demi menutupi segudang masalah PD Pasar selama ini.
Menurut Stanley, pembayaran THR atau gaji karyawan sama sekali tidak menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi.
“Bagus, kami sangat apresiasi. Tapi ingat tugas dan wewenang sebenarnya. Banyak pekerjaan menunggu,” tegas Stanley kepada BeritaManado.com, Selasa (27/4/2021).
Dikatakan, banyak sistim yang harus dibenahi PD Pasar Manado demi mencapai pelayanan publik yang diharapkan.
Saat ini, Walandouw belum melihat manajerial PD Pasar Manado tertata dengan tiga unsur transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
“Tidak jelas berapa retribusi per hari hingga pemasukan yang disetorkan ke kas daerah. Mestinya dibuka ke publik, karena PD Pasar adalah BUMD,” katanya.
Lagi-lagi, Walandouw kembali mengusulkan agar PD Pasar Manado diaudit.
Pasalnya, pemeriksaan secara menyeluruh penting demi mengetahui perjalanan manajemen baik dalam pembukuan dan program.
Bahka lanjut dia, jika dibutuhkan audit bisa dilakukan selama kepemimpinan 10 tahun terakhir.
“Yang berhak mengaudit adalah Inspektorat atau BPKP. Dan hasilnya mesti transparan,” bebernya.
Ia menambahkan, audit tersebut nantinya menjadi evaluasi kedepan.
Ada Aset Miliaran
Masalah kompleks terjadi di PD Pasar Manado.
Mulai dari sistim manejerial belum tertata, hingga proses penarikan retribusi yang diduga tidak transparan.
“Banyak lubang di sana, jumlah karyawan juga membludak. Belum lagi dengan persoalan lainnya,” kata Ketua Komisi II DPRD Manado, Hengky Kawalo kepada BeritaManado.com, Rabu (21/4/2021).
Komisi II, lanjut Hengky Kawalo, sependapat jika dilakukan audit independen kepada PD Pasar Manado.
Apalagi, selama ini minim dalam setoran PAD dan tidak lagi memberikan kontribusi apapun.
“Memang mesti audit menyeluruh dan harus tim independen. Di sana banyak aset miliaran milik pemerintah,” tegas Kawalo.
