Manado – Sejumlah pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut) memprediksikan partai pengusung calon kepala daerah yang tidak konsisten dengan sistem rekrutmen dan keputusannya akan kalah bertarung.
Mengapa? Sebab masyarakat Sulut saat ini sudah pintar menilai realisasi demokrasi yang sesungguhnya.
“Orang yang tidak konsisten dalam berucap akan dicap ‘orang yang suka janji partai’ dari fakta ini jelas bahwa masyarakat dalam krisis kepercayaan terhadap partai politik (parpop). Parpol dianggap hanya akan mencari keuntungan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan politiknya bukan kepentingan rakyat banyak. Fakta lainnya adalah terlalu banyak kader parpol yang saling berkonflik, akhirnya masyarakat akan memilih calon berdasarkan figur dan tidak menjadikan parpol pengusungnya sebagai daya tarik,” ungkap Taufik Tumbelaka pengamat kepada awak media, belum lama ini.
Menurut Tumbelaka hal ini sedang terjadi di Sulawesi Utara termasuk di Kota Manado. Banyak partai membuka pendaftaran bakal calon tetapi ‘terkesan’ formalitas belaka.
Nama-nama calon yang akan diusung sudah dikantongi hanya ingin memberi kesan ikut prosedur dengan mengumumkan adanya penjaringan.
“Parpol harusnya bersikap konsisten akan setiap prosedur dan mekanisme yang dijalankan sebab inilah yang dimaksudkan dengan menjaga etika politik dan memberi pendidikan politik yang benar kepada masyarakat demi keseimbangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam perekrutan calon kepala daerah,” jelas alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
Kalau memang sudah ada kader partai yang diprioritaskan tidak usah memberi harapan kepada orang lain.
Memang sebagian ‘politisi busuk’ menganggap itu wajar tapi sebenarnya cara-cara seperti itu merusak mental masyarakat dan bangsa ini.
Imbasnya nanti, adalah parpol turut menciptakan pemimpin yang tidak konsisten dan akhirnya, ketika yang diloloskan ini menjabat kepala daerah pasti akan terlibat korupsi alias mencuri uang rakyat.
“Sudah banyak contoh kepala daerah terlibat korupsi dan jelas parpol yang mengusungnya patut bertanggungjawab. Jelas kan? Bahwa kepala daerah yang tidak konsisten pastinya secara tidak langsung belajar hal itu dari parpol yang mengusungnya,” tegas Tumbelaka. (tim)
Manado – Sejumlah pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut) memprediksikan partai pengusung calon kepala daerah yang tidak konsisten dengan sistem rekrutmen dan keputusannya akan kalah bertarung.
Mengapa? Sebab masyarakat Sulut saat ini sudah pintar menilai realisasi demokrasi yang sesungguhnya.
“Orang yang tidak konsisten dalam berucap akan dicap ‘orang yang suka janji partai’ dari fakta ini jelas bahwa masyarakat dalam krisis kepercayaan terhadap partai politik (parpop). Parpol dianggap hanya akan mencari keuntungan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan politiknya bukan kepentingan rakyat banyak. Fakta lainnya adalah terlalu banyak kader parpol yang saling berkonflik, akhirnya masyarakat akan memilih calon berdasarkan figur dan tidak menjadikan parpol pengusungnya sebagai daya tarik,” ungkap Taufik Tumbelaka pengamat kepada awak media, belum lama ini.
Menurut Tumbelaka hal ini sedang terjadi di Sulawesi Utara termasuk di Kota Manado. Banyak partai membuka pendaftaran bakal calon tetapi ‘terkesan’ formalitas belaka.
Nama-nama calon yang akan diusung sudah dikantongi hanya ingin memberi kesan ikut prosedur dengan mengumumkan adanya penjaringan.
“Parpol harusnya bersikap konsisten akan setiap prosedur dan mekanisme yang dijalankan sebab inilah yang dimaksudkan dengan menjaga etika politik dan memberi pendidikan politik yang benar kepada masyarakat demi keseimbangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam perekrutan calon kepala daerah,” jelas alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
Kalau memang sudah ada kader partai yang diprioritaskan tidak usah memberi harapan kepada orang lain.
Memang sebagian ‘politisi busuk’ menganggap itu wajar tapi sebenarnya cara-cara seperti itu merusak mental masyarakat dan bangsa ini.
Imbasnya nanti, adalah parpol turut menciptakan pemimpin yang tidak konsisten dan akhirnya, ketika yang diloloskan ini menjabat kepala daerah pasti akan terlibat korupsi alias mencuri uang rakyat.
“Sudah banyak contoh kepala daerah terlibat korupsi dan jelas parpol yang mengusungnya patut bertanggungjawab. Jelas kan? Bahwa kepala daerah yang tidak konsisten pastinya secara tidak langsung belajar hal itu dari parpol yang mengusungnya,” tegas Tumbelaka. (tim)