Rapat Pansus LKPJ bersama SKPD Pemprov Dipimpin Ketua Pansus Franky Wongkar (Foto BeritaManado.Com)

Manado – Pansus DPRD Sulut menggelar rapat bersama SKPD Pemprov mitra kerja Komisi 1 dan Komisi 4 terkait LKPJ Gubernur tahun 2014, Kamis (2/4/2015). Sebagian besar anggota Pansus mengaku belum puas terkait laporan SKPD-SKPD.

“Kami belum puas karena sulit mengukur keberhasilan SKPD karena laporan tidak lengkap. Buatlah matrix agar Pansus dapat mengukur keberhasilan kinerja seluruh SKPD”, tutur Sekretaris Pansus Eddyson Masengi.

SKPD Dipimpin Sekprov Siswa Rachmat Mokodongan (Foto BeritaManado.Com)

Senada diungkapkan anggota Pansus, Ferdinand Mewengkang. Menurutnya, Pansus sulit mengambil perbandingan input dan output.

“Yang paling penting perbandingan input dan output juga outcome. Saya belum puas karena belum ada gambaran yang jelas dari laporan yang dimasukkan”, tukas Mewengkang.

Anggota Pansus, Eva Sarundajang (Foto BeritaManado.Com)

Sementara anggota Pansus LKPJ lainnya Eva Sarundajang menegaskan DPRD akan mengusulkan kepada gubernur Sinyo Harry Sarundajang untuk melakukan rolling jabatan kepala SKPD yang berkinerja tidak maksimal.

“SKPD kerja tidak maksimal kami tidak segan-segan mengusulkan rolling kepada bapak Gubernur. Ketua Baperjakat bapak Sekprov bisa melihat ini. Laporan jangan ABS saja”, tutur Eva Sarundajang.

Pansus LKPJ (Foto BeritaManado.Com)

Masalah tapal batas yang ikut dilaporkan SKPD Pemprov mendapat tanggapan Wakil Ketua Deprov Stefanus Vreeke Runtu. Menurut Runtu, kewenangan tapal batas ada pada pemerintah provinsi. Masalah tapal batas yang berkepanjangan akibat tidak adanya etikad baik dari daerah pemekaran.

“Logikanya pemerintah daerah induk yang paling mengetahui tapal batas. Masalahnya sekarang daerah pemekaran sering tak memiliki etikad baik sehingga masalah tapal batas sering berkepanjangan”, tegas Vreeke Runtu.