Manado, BeritaManado.com — Sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020.
Untuk menunjang Pilkada 2020 tersebut, pemerintah daerah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu yang nilainya sangatlah besar.
BeritaManado.com melalui pesan WhatsApp, pada Sabtu (19/10/2019), menanyakan hal tersebut kepada pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Ferry Daud Liando.
“Kita sudah memilih jalan demokrasi dalam pengambilan keputusan termasuk dalam menentukan kepala daerah. Namun demikian tidak ada keputusan yang tidak menimbulkan resiko,” kata Ferry Liando.
Menurutnya, demokrasi yang kita pilih melahirkan banyak resiko termasuk pembiayaannnya yang sangat mahal.
“Anggaran itu untuk membiayai penyelenggara, pengadaan logistik, sosialisasi dan keamanan. Resikonya tentu sangat berdampak pada kepentingan publik sebab banyak pos-pos biaya publik terpaksa harus dipotong dan digeser untuk membiayai Pilkada,” terang Ferry Liando, yang juga adalah seorang Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
Namun demikian bagi Ferry Liando, meski biaya itu mahal namun jika yang terpilih nanti adalah pemimpin jujur, amanah dan berkualitas, tentu suatu saat publik tidak akan keberatan.
“Mencari pemimpin yang berkualitas tentu tidak gampang. Sejumlah tahapan dan mekanisme terpaksa harus dilewati. Namun demikian kelak rakyat akan menerima jika yang tepilih itu benar-benr berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Ferry Liando.
(TamuraWatung)