Ratahan – Setelah disahkannya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) oleh DPRD, muatan lokal segera masuk kurikulum.
Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Mitra, Ascke Benu, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Laorens Manopo, muatan lokal ini efektifnya akan mulai disesuaikan pada tahun ajaran yang baru atau semester ganjil.
“Penyesuaian nanti dimulai pada semester ganjil atau tahun ajaran baru nanti. Saat ini Perda masih menunggu penomoran registrasi di Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin Minggu depan sudah selesai,” ungkap Laorens Manopo, Jumat (15/1/2021).
Perda tersebut mengatur terkait muatan lokal dalam kurikulum, di antaranya pembelajaran anti korupsi dan bahasa daerah untuk tiga etnis di Mitra, yakni Ponosakan, Tonsawang, dan Pasan.
Sementara berkaitan dengan pembelajaran anti korupsi menurutnya merupakan usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab itu, setelah ada nomor registrasi untuk Perda tersebut maka akan dikonsultasikan dengan KPK berkaitan dengan pembelajaran anti korupsi tersebut.
“Nantinya mereka akan arahkan baik modul seperti apa yang akan dilakukan, termasuk tenaga pendidiknya. Ini akan dilakukan step by step. Sementara Bapak Bupati James Sumendap berencana membentuk relawan guru,” jelasnya.
Ditambahkannya, pembelajaran anti korupsi ini juga disambut baik oleh pihak kepolisian dan kejaksaan yang bahkan merencanakan untuk pembentukan semacam zona integrasi.
Sementara berkaitan dengan kurikulum bahasa daerah, pihaknya akan bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara.
Dari tiga bahasa daerah yang ada, bahasa Ponosakan kemungkinan akan lebih dulu masuk kurikulum sebab sudah hampir punah, jika dibandingkan dengan dua bahasa daerah lainnya, yakni Pasan dan Tonsawang.
“Jadi kami ingin agar tiga bahasa ini akan terus diwariskan. Namun dari balai bahasa ada skala prioritas. Saat ini balai bahasa sementara menyusun kamus bahasa Ponosakan sebab sudah hampir punah,” pungkas Laorens Manopo.
(Jenly Wenur)